JAKARTA, HR — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keringanan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia pindah ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menata aktivitas perdagangan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para pedagang.
Pramono menyampaikan kebijakan itu saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan wilayah, mulai dari penataan PKL dan parkir liar, pengelolaan sampah, penanganan banjir, hingga pembangunan infrastruktur.
Sebanyak 206 PKL yang selama ini berjualan di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah masuk dalam pendataan untuk mengikuti program relokasi.
Perumda Pasar Jaya menyiapkan tempat usaha di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama sebagai lokasi baru bagi para pedagang.
“Saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono Anung.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Kebayoran Lama segera menindaklanjuti rencana penataan tersebut.
Melalui relokasi ini, Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, serta memastikan kendaraan darurat dapat melintas tanpa hambatan. Di sisi lain, para pedagang tetap memiliki tempat untuk menjalankan usaha secara lebih tertata.
Selain penataan PKL, Pramono juga menyoroti persoalan parkir liar, terutama di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City.
Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi sehingga pengunjung memiliki tempat parkir yang memadai.
Camat Kebayoran Lama, Mustopa, mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan pengelola Gandaria City untuk menyiapkan solusi penanganan parkir.
“Kita akan berkoordinasi dengan pengelola Gandaria City, Pak Wali Kota, dan Dishub untuk dapat menyiapkan tempat parkir di lokasi Gandaria City tersebut,” ujar Mustopa.
Pihak kecamatan juga mengambil langkah untuk mengantisipasi pasar tumpah pada malam hari. Salah satunya dengan memasang pembatas di sepanjang tepi jalan agar aktivitas perdagangan tidak meluas hingga menggunakan badan jalan.
Pemprov DKI Jakarta berharap penataan PKL, penertiban parkir liar, dan pengendalian pasar tumpah dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, memperlancar arus lalu lintas, serta tetap mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.