Gubernur Kalbar Berikan Pengarahan pada Musrenbang RPJMD Kabupaten Sintang Secara Virtual

SINTANG, HR – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M. Hum menghadiri pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Jumat, 16 Juli 2021.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan agar perencanaan yang dilakukan oleh daerah termasuk Kabupaten Sintang harus disusun berdasarkan data. “Jangan seperti saya, saya susun B, tetapi datanya tidak valid. Saya minta jalan provinsi bisa dalam keadaan baik. Hitungan saya bisa, kalau datanya benar. Data yang disajikan, jalan provinsi mantap pada posisi 86 persen. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata hanya 49 persen yang kondisinya baik. Akibatnya, saya hanya mampu meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 49 persen menjadi 66 persen jalan provinsi yang dalam kondisi baik. Tahun depan baru bisa 72 persen. Tahun 2023 harus bisa 80 persen sudah bagus,” terang Gubernur.

“Pertanian, lahan tanam pada 2017 mencapai 512 ribu hektar sampai 529 hektar. Dengan produksi gabah kering giling mencapai 1,7 ton maka setara dengan 2 juta ton beras. Kebutuhan beras masyarakat Kalbar, itu hanya 600 ribu ton pertahun. Harusnya kita surplus 600 ribu ton. Tetapi faktanya ada 97 ribu ton beras dari luar masuk ke Kalbar. Saya lalu mengumpulkan Bulog, BPS, Bea Cukai, dan BPN. Ternyata luas lahan yang bisa ditanami padi hanya 217 ribu hektar. Kita berpikir swasembada beras, ternyata tidak mampu,” jelasnya.

“Jangan sampai Musrenbang yang disusun dengan data yang tidak valid, akibatnya capaianya semu. Jangan sampai terjadi. Produksi CPO kita 4 juta ton per tahun, ekspor bauksit mentah 26 juta ton per tahun, tapi faktanya Kalbar hanya nomor 4 dalam penyumbang PDRB. Itu tidak masuk akal. Kita perbaiki datanya, lalu Kalbar bisa diurutan kedua. Banyak pencatatan, tidak pas dan merugikan Kalbar,” sebut Gubernur.

Loading...

“Banyak yang sudah kita lakukan tetapi tidak terdata. Inovasi Kalbar nomor urut dua terjelek. Pada hal banyak inovasi kita, tetapi tidak dicatat atau disampaikan ke pemerintah pusat. Akhirnya seakan akan kita tidak ada inovasi. Padahal banyak inovasi kita. Banyak penghargaan diperoleh oleh Kalbar. Satu OPD dengan berbagi peran, semua bisa paham tupoksinya. Koordinasi antar bidang harus baik,” paparnya lagi. tim

Tinggalkan Balasan