BANGKA BELITUNG, HR — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dengan menekan tombol sirene sebagai simbol peluncuran. Pembentukan dewan ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan, termasuk meningkatkan kepemilikan rekening, serta mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat hingga tingkat keluarga.
“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo.
Rakornas TPAKD 2026 menghadirkan para gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati dari seluruh Indonesia. Forum ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga akhir 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Program TPAKD juga menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara nyata harus meningkat,” ungkapnya.
Kehadiran Gubernur Hidayat Arsani dalam Rakornas tersebut menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi Babel terhadap upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Upaya ini juga bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sektor usaha produktif di daerah.
Melalui TPAKD, pemerintah daerah berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan, pembiayaan usaha, dan tabungan. Akses yang lebih mudah diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi momentum bagi Pemprov Babel untuk memperkuat komitmen terhadap pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan memperluas akses layanan keuangan, pemerintah berharap masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.