BANDUNG, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Paripurna dengan Agenda Laporan, Penetapan Hasil Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2019, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/5/2020).
Penyampaian Penetapan Hasil Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2019 disampaikan secara langsung oleh Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat H. Memo Hermawan dihadapan sidang paripurna.
Setelah mencermati dan menimbang seluruh catatan strategis dan rekomendasi, Pansus III memberikan penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tingkat yang belum memuaskan.
Meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03 DPRD meminta Gubernur Jabar mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan. Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa. Ditambah lagi DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata.
Bahkan lanjut Memo, ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya.
Pemprov Jabar diminta tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.
Fakta tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47 artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan.
“Dan kami temui sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung.” ucap Memo.
Dari sisi Pendapatan Daerah Ia menyatakan, Pemprov Jabar tak mampu mencapai target, dari 36,12 T hanya mampu meraih 36,03 T.
“Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding tiga tahun terakhir,” katanya.
Pemprov Jabar harus mampu menjawab trend penurunan tersebut, sebab jika tak segera ditangani, DPRD Provinsi Jawa Barat tak mau trend negatif ini terjadi lagi. DPRD Jabar menyayangkan atas ketidakmampuan Pemprov Jabar, dalam mengelola sektor Pariwisata padahal potensi (Pariwisata Jabar) sangat luar biasa.
“BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional, jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit,” ujar Memo.
Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 menurut Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat. Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan.
DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 Tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur Jabar.
“Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Ke 42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Urusan pemerintahan, DPRD meminta agar Gubernur segera mengevaluasi keberadaan TAP (Tim Akselerasi Pembangunan) dan TAJJ (Tim Akselerasi Jabar Juara), dimana menurutnya DPRD Jabar mendapat laporan kedua tim tersebut dilapangan sering melakukan intervensi terhadap Perangkat Daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif.
“Jika demikian hal nya, Tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa Perangkat Daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil lang-langkah serius memperbaikinya,” ucap Memo.
Di Bidang Keuangan, DPRD meminta Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.
Di Bidang Pembangunan, diantara pekerjaan rumah besar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang berlarut-larut ini. Lalu segera serius mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata.
Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, urusan Pendidikan dan Kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa. Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat dimana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia.
“Memperhatikan kinerja Pemerntah Jawa Barat yang kami baca dari dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Proinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal Daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada Tahun 2019,” pungkas Memo. horaz
