GOWA, HR — DPRD Gowa menggelar rapat gabungan untuk membahas persoalan penumpukan sampah di sejumlah wilayah, Rabu (23/9/2026).
Penumpukan sampah terjadi hampir di seluruh wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gowa. Kondisi paling banyak terjadi di Kecamatan Somba Opu dan Pallangga.
Sejumlah ruas jalan juga terdampak. Lokasinya antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Masjid Raya, Jalan Basso Dg Bunga, Jalan Andi Mallombasang, dan Jalan Andi Tonro.
Selain itu, sampah menumpuk di Jalan Manggarupi, Jalan Malino, Jalan Tun Abdul Razak, Macanda, hingga Poros Pallangga.
Kepala DLH Gowa Azhari menjelaskan, 27 unit armada pengangkut sampah berhenti beroperasi. Kondisi itu terjadi karena pasokan BBM dari SPBU terhenti akibat tunggakan pembayaran.
“Operasional sebanyak 27 unit armada terhenti karena pasokan BBM dari SPBU tidak lagi diberikan akibat adanya pembayaran yang belum diselesaikan,” jelas Azhari saat RDP DPRD Gowa.
Sementara itu, Plh BPKD Gowa Abd Rachman menjelaskan tunggakan BBM jenis solar berlangsung sejak Agustus hingga pertengahan September 2026.
Menurut Abd Rachman, SPBU menjalankan sistem pembayaran dua kali dalam sebulan. Pemkab Gowa sudah membayar tagihan periode 1–15 Agustus sebesar Rp167 juta.
Namun, Pemkab Gowa masih memiliki tagihan untuk periode 16 Agustus hingga pertengahan September 2026.
Ia menyebut masa transisi turut memengaruhi proses pembayaran. Saat itu, sistem transaksi pembayaran BBM menggunakan bank yang berbeda.
“Transaksi pembayaran BBM (solar) itu beda bank,” jelas Abd Rachman.
Abd Rachman juga menjelaskan keterbatasan kewenangannya sebagai pelaksana harian (Plh). Menurutnya, kewenangan tersebut berbeda dengan pejabat definitif dalam mengeluarkan anggaran.
“Sekarang kita mengalami keterbatasan, saya hanya Plh. Belum bisa mengeluarkan dana lain selain gaji pegawai,” kata Abd Rachman di hadapan Wakil Ketua DPRD Gowa saat RDP.
Rapat gabungan DPRD Gowa tersebut membahas kondisi persampahan sekaligus kendala operasional armada pengangkut sampah di wilayah Gowa.