Iklan Harapan Rakyat Online

DPRD Babel Tunda Raperda RZWP3K, Nelayan Bangka Selatan Desak Zona Zero Tambang

PANGKALPINANG, HR — Aspirasi ratusan nelayan Bangka Selatan yang meminta wilayah tangkap bebas dari aktivitas pertambangan mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, mengatakan penundaan tersebut menyusul aspirasi nelayan yang menginginkan perairan Bangka Selatan, khususnya kawasan Batu Perahu dan sekitarnya, masuk dalam zona bebas pertambangan atau zero tambang.

Menurut Beliadi, DPRD akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan pembahasan lanjutan Raperda RZWP3K. Pihaknya juga berencana memasukkan usulan perlindungan wilayah tangkap nelayan Bangka Selatan dalam pengaturan zonasi perairan.

Ia menjelaskan, persoalan zonasi tersebut berkaitan dengan proses pengusulan wilayah pada 2017. Menurutnya, komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat nelayan, saat itu belum berjalan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai pembagian ruang laut antara kepentingan pertambangan dan wilayah tangkap nelayan. Kini, masyarakat pesisir kembali menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan aktivitas perikanan tradisional.

Sebelumnya, ratusan nelayan dari sejumlah wilayah di Bangka Selatan mendatangi Gedung DPRD Babel, Senin (9/11/2026). Mereka berasal dari Ketapang, Batu Perahu, Rias, Gusung, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya.

Koordinator lapangan memperkirakan jumlah nelayan yang mengikuti aksi tersebut mencapai 200 hingga 300 orang. Sementara itu, belasan perwakilan nelayan masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, nelayan meminta DPRD dan pemerintah menetapkan perairan Batu Perahu dan sekitarnya sebagai zona zero tambang.

Mereka menilai aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tangkap telah memengaruhi kehidupan nelayan tradisional. Persoalan tersebut juga memicu ketegangan antara masyarakat nelayan dan pihak penambang.

Menurut keterangan para nelayan, konflik antara kedua pihak telah berlangsung sejak 2012. Perselisihan tersebut bahkan beberapa kali melibatkan aparat kepolisian.

Selain persoalan konflik, nelayan juga mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan yang semakin tidak menentu. Kondisi ini memaksa mereka mencari ikan lebih jauh ke tengah laut sehingga kebutuhan bahan bakar solar ikut meningkat.

Bagi masyarakat nelayan, perubahan zonasi bukan sekadar persoalan penataan ruang laut. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan wilayah tangkap dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Melalui penundaan pembahasan Raperda RZWP3K, DPRD Babel memiliki ruang untuk kembali membahas aspirasi nelayan bersama pihak-pihak terkait.

Nelayan berharap pembahasan lanjutan dapat mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap tradisional. Dengan demikian, pengaturan zonasi perairan dapat memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir sekaligus mengakomodasi ketentuan pengelolaan sumber daya laut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *