LAMPUNG SELATAN, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan kembali layanan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Kalianda. Layanan tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026.
Rute yang akan dilayani meliputi Kalianda–Jakarta, Kalianda–Bandung, dan Kalianda–BSD. Kehadiran kembali layanan DAMRI diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dan Perum DAMRI Cabang Lampung yang dipimpin Asisten Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Ruang Rapat Asisten Adum, Selasa (28/7/2026).
Rapat dihadiri General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung, Resta Mahardika, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Djuanda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Resta Mahardika mengatakan pihaknya menargetkan layanan komersial tersebut mulai beroperasi paling lambat pada September 2026. Hasil survei lapangan bersama pemerintah daerah juga telah menentukan lokasi yang diproyeksikan menjadi titik pick up dan drop point penumpang di Kalianda.
“Insyaallah paling lambat bulan September layanan komersial sudah bisa kita mulai. Lokasi yang telah disurvei berada di aset milik pemerintah daerah yang nantinya menjadi titik naik dan turun penumpang,” ujar Resta.
Pada tahap awal, DAMRI akan mengoperasikan armada Executive Class dan Royal Class untuk melayani rute menuju Jakarta, Bandung, dan BSD agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang nyaman.
Selain layanan komersial, DAMRI juga menawarkan pengembangan angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui kolaborasi dengan Pemkab Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Kementerian Perhubungan.
Menurut Resta, Lampung Selatan memiliki potensi wisata yang besar sehingga membutuhkan sistem transportasi yang semakin terintegrasi.
“Potensi wisata di Lampung Selatan sangat besar. Kami berharap tidak hanya layanan komersial yang berjalan, tetapi juga angkutan perintis dan angkutan pariwisata sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas sejumlah alternatif lokasi pelayanan DAMRI, di antaranya kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kebun Edukasi, Terminal Kalianda, dan Gedung Olahraga Way Handak (GWH).
Berdasarkan hasil survei awal, kawasan di depan MPP dinilai paling strategis untuk menjadi pusat layanan DAMRI karena mampu mendukung layanan komersial, angkutan perintis, dan angkutan pariwisata secara terpadu.
Sementara itu, Edy Firnandi menegaskan bahwa rencana menghadirkan kembali DAMRI merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan sebagai upaya meningkatkan akses transportasi masyarakat.
Menurutnya, selama ini masyarakat yang ingin menggunakan DAMRI menuju Jakarta maupun kota lain di Pulau Jawa harus berangkat ke Bakauheni terlebih dahulu. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan sering dikeluhkan masyarakat.
“Harapan masyarakat sangat besar agar DAMRI kembali hadir di Lampung Selatan. Kehadiran layanan ini akan memudahkan masyarakat mengakses transportasi antarkota tanpa harus menuju Bakauheni terlebih dahulu,” ujar Edy.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemkab Lampung Selatan untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap layanan DAMRI dapat kembali beroperasi di Kalianda, meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. santi
