SUKABUMI, HR — Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Asep Japar menyampaikan jawaban tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Asep Japar menjelaskan bahwa Pemkab Sukabumi menyusun perubahan APBD dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan prioritas pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan. Upaya itu mencakup pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” ujar Asep Japar.
Ia menjelaskan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyesuaikan prioritas pembangunan.
Asep Japar mengatakan tidak semua usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Pemkab Sukabumi tetap mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan menjalankan program pembangunan prioritas.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Selain menyesuaikan prioritas pembangunan, Pemkab Sukabumi menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut berfungsi mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Pemerintah daerah akan menggunakan BTT dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel.
Asep Japar menegaskan, perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian anggaran. Menurutnya, perubahan APBD juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan mempertajam arah pembangunan.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” pungkasnya.