SUKABUMI, HR — Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut dibacakan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Dalam jawaban Bupati, berbagai masukan dan pandangan fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan dampak bagi masyarakat.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemkab Sukabumi akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, serta penagihan piutang.
Pemkab juga akan mengembangkan berbagai potensi daerah, antara lain sektor pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya agar kebijakan tidak membebani masyarakat kecil.
Dari sisi belanja daerah, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas dalam APBD 2027.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen dan kesehatan sebesar 18,95 persen dari belanja daerah.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada ruas jalan strategis, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, serta akses menuju kawasan wisata.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Bupati menyampaikan, APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, serta koperasi.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bupati menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja. Efisiensi harus memastikan setiap program memiliki hasil yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.