LAMSEL, HR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui inovasi digital dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah Teras HELAU yang mendorong kemandirian pangan keluarga sekaligus membantu mengendalikan inflasi.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memaparkan berbagai inovasi tersebut dalam kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 bersama Tim Validator Eksternal Kementerian Dalam Negeri.
Egi mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom Meeting dari Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparannya, Egi menegaskan bahwa efisiensi anggaran sepanjang 2025 tidak sekadar berfokus pada pengurangan belanja. Pemerintah daerah juga memastikan setiap penggunaan anggaran mendukung program prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi bagi kami bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran semakin berkualitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Egi.
Pemkab Lampung Selatan mengembangkan tiga inovasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga inovasi tersebut meliputi Sohib (Sistem Informasi Hibah), pembayaran pajak daerah melalui QRIS, dan Sidodi-Cair.
Melalui Sohib, pemerintah mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan pemantauan hibah agar lebih tertib serta transparan.
Selanjutnya, pembayaran pajak daerah menggunakan QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Sementara itu, Sidodi-Cair mendukung digitalisasi pengajuan dan pengelolaan dokumen pencairan anggaran sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan mudah dipantau.
Pemkab Lampung Selatan mengintegrasikan seluruh inovasi tersebut ke dalam aplikasi Halo Lamsel. Aplikasi ini dapat diakses melalui website maupun telepon seluler.
Melalui integrasi tersebut, Bupati Egi dapat memantau aktivitas pemerintahan dan perkembangan pelaksanaan program secara lebih mudah. Pemerintah daerah juga menggelar evaluasi rutin setiap pekan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
“Semua aplikasi digital yang kami sampaikan ini terintegrasi dalam satu sistem, namanya Halo Lamsel. Saya bisa memonitor semuanya melalui handphone, sehingga bisa bekerja di mana pun dan kapan pun. Kami juga melakukan rapat rutin setiap minggu agar pelaksanaan program terus dipantau secara paralel,” kata Egi.
Selain memperkuat tata kelola keuangan melalui digitalisasi, Pemkab Lampung Selatan juga meningkatkan kemudahan akses pelayanan publik.
Pemerintah daerah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan Samsat Digital Drive Thru di Kecamatan Natar. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling dan pelayanan administrasi kependudukan keliling.
Pada sektor kesehatan, Egi turut memaparkan capaian penanganan stunting di Kabupaten Lampung Selatan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, prevalensi stunting di Lampung Selatan mencapai 10,04 persen. Angka tersebut disebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.
Di bidang ketahanan pangan, Pemkab Lampung Selatan mengembangkan program Teras HELAU dengan konsep kandang, kebun, dan kolam.
Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lingkungan rumah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. Melalui konsep tersebut, warga dapat mengembangkan kegiatan peternakan, pertanian, dan perikanan sesuai potensi masing-masing.
Selain memperkuat ketahanan pangan keluarga, Teras HELAU juga bertujuan membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah.
“Program tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan di tingkat masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi, terutama pada komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah,” ungkap Egi.
Di sisi lain, Pemkab Lampung Selatan juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman.
Berbagai inovasi dan program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui validasi eksternal IPKD 2026, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
