LAMSEL, HR — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan bagi pemerintah kabupaten.
Menurut Egi, ruang fiskal yang memadai penting untuk menjaga pembangunan dan pelayanan publik. Hal itu juga diperlukan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Egi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) melalui Zoom Meeting, Rabu (16/9/2026).
Egi mengikuti rapat dari Lamban Rakyat Lampung Selatan. Dalam struktur Apkasi, Egi menjabat sebagai Bendahara Umum.
Forum tersebut membahas berbagai tantangan fiskal pemerintah kabupaten. Para kepala daerah juga menyampaikan pandangan dan aspirasi untuk menjadi bahan komunikasi Apkasi dengan pemerintah pusat.
Egi mengatakan kondisi fiskal sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan visi dan misi pembangunan. Pada saat yang sama, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat.
“Kita sadar betul bahwa apa yang kita hadapi hari ini di setiap daerah berdampak signifikan terhadap realisasi visi dan misi kita sebagai kepala daerah,” ujar Egi.
Karena itu, ia berharap kebijakan fiskal dapat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah.
“Kita berharap ada kebijakan fiskal yang mampu memberikan ruang bagi daerah untuk terus bergerak dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Egi mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang telah menyentuh masyarakat. Namun, pemerintah kabupaten masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah melahirkan banyak program yang menyentuh akar rumput,” kata Egi.
Ia berharap forum Apkasi menghasilkan rumusan bersama yang dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten. Dengan begitu, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan.
“Harapannya, apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah dapat benar-benar terealisasi ke depan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Apkasi Joune James Esau Ganda mengatakan keadilan fiskal menjadi salah satu pokok pembahasan rapat.
Menurut Joune, setiap kabupaten memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Daerah juga memiliki kapasitas ekonomi serta tantangan pembangunan yang beragam.
Karena itu, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
“Pokok utama kita adalah membahas keadilan fiskal daerah, terutama bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya,” ujar Joune.
Hasil pembahasan dan masukan pengurus Apkasi selanjutnya akan menjadi bahan komunikasi kepada pemerintah pusat. Penyampaian aspirasi tersebut terutama akan ditujukan kepada Kementerian Keuangan.
Forum itu juga menjadi bagian dari upaya Apkasi menyusun rumusan terkait kebutuhan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Turut hadir Sekretaris Daerah Lampung Selatan Supriyanto, Inspektur Badruzzaman, Kepala BPKAD Rini Ariasih, Kepala Bagian Kerja Sama Muhammad Ali, serta jajaran terkait lainnya.