DOLOKSANGGUL, HR — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menggelar exit meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026), di Ruang Rapat Sekretariat Daerah.
Kegiatan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan yang berlangsung sejak 6 April hingga 5 Mei 2026. Tim BPK menyampaikan hasil sementara sekaligus menerima tanggapan dari pemerintah daerah sebelum menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final.
Ketua Tim Pemeriksa, Bardan Dalimunthe, memaparkan hasil pemeriksaan yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta penyajian laporan keuangan.
Tim pemeriksa telah menyampaikan sejumlah temuan kepada masing-masing OPD pada 27–29 April 2026. Selanjutnya, OPD memberikan klarifikasi dan tindak lanjut atas temuan tersebut.
Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian harus diiringi dengan tindak lanjut yang konsisten agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” tegasnya.
Bupati juga menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
Plt Inspektur De Zon Situmeang menambahkan bahwa exit meeting menjadi forum penting untuk klarifikasi temuan sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
Hasil pertemuan ini akan menjadi dasar penyusunan LHP final oleh BPK. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, laporan tersebut harus disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan unaudited diterima, dengan batas waktu 30 Mei 2026.
Kegiatan ini dihadiri Bupati, Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, Inspektorat Daerah, serta tim pemeriksa BPK. sihar.lg
