BPBD Lampung Selatan Uji Sirene Tsunami dan Jalur Evakuasi

LAMSEL, HR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan bencana di kawasan pesisir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan mengecek kesiapan sirene tsunami, jalur evakuasi, dan titik kumpul masyarakat.

Langkah tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. BPBD bersama sejumlah pemangku kepentingan turun langsung ke kawasan rawan bencana pada Selasa (8/9/2026).

Pengecekan berlangsung di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI-Polri, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan Maturidi mengatakan pengecekan bertujuan memastikan seluruh perangkat pendukung evakuasi siap digunakan saat keadaan darurat.

“Untuk di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda semua unsur terpenuhi. Destana (Desa Tangguh Bencana) ada, jalur evakuasinya ada, titik kumpulnya ada, tempat pengungsiannya ada, tower tsunami ada dan berfungsi dengan baik,” ujar Maturidi.

Selain Kalianda, BPBD Lampung Selatan mengecek sejumlah lokasi di Kecamatan Rajabasa. Tim memeriksa Desa Banding, Desa Sukaraja, dan Desa Way Muli Induk.

Maturidi menjelaskan Desa Banding dan Way Muli Induk telah memiliki komponen kesiapsiagaan yang diperlukan. Komponen tersebut mencakup kepengurusan Destana, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, serta tower peringatan dini tsunami.

Namun, tim menemukan kendala pada tower peringatan dini tsunami di Desa Sukaraja. Sistem tersebut menunjukkan kondisi berbeda antara pemantauan dari kantor dan pemeriksaan langsung di lokasi.

“Dari empat lokasi yang menjadi titik pengecekan hari ini, hanya di Sukaraja yang sedikit bermasalah. Tower-nya memang ada permasalahan. Jika dipantau dari kantor, dia berfungsi, tetapi di lokasi tidak berfungsi. Ini segera kita laporkan ke pusat,” kata Maturidi.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengecekan secara berkala. Pemeriksaan lapangan membantu pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya setiap perangkat mitigasi sehingga perbaikan dapat segera dilakukan jika muncul kendala.

Maturidi menilai sirene peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang mudah dijangkau, dan kesiapan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko korban saat bencana.

Karena itu, Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan di kawasan pesisir. Pemerintah juga mendorong optimalisasi sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dengan langkah tersebut, kesiapsiagaan daerah tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemkab juga memastikan seluruh perangkat evakuasi dan perlindungan masyarakat dapat berfungsi maksimal ketika masyarakat membutuhkannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *