JAKARTA, HR – Kualitas pekerjaan proyek Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Pademangan Timur menjadi sorotan tajam. Pasalnya, jalan beton yang menelan anggaran APBD sebesar Rp5.558.653.465,00 itu dilaporkan sudah mengalami kerusakan meski baru dua hari dinyatakan selesai dikerjakan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan kegagalan mutu konstruksi sekaligus mempertanyakan tanggung jawab kontraktor pelaksana, PT Borneo Konstruksi Nusantara (BKN).
Kerusakan ditemukan di Jl. Pademangan VII No.14, RT.04/RW.10, Pademangan Timur. Berdasarkan pantauan wartawan Harapan Rakyat Online pada Selasa, 11 November 2026, pukul 16.02 WIB, terlihat beton mengalami patahan memanjang dari bagian pinggir coran. Kerusakan tersebut bukan hanya ditemukan pada satu titik, melainkan terlihat di bagian tengah, timur, dan barat.
Ironisnya, pekerjaan yang baru dinyatakan selesai pada 9 November 2026 itu sudah memperlihatkan kerusakan dalam hitungan hari. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas material, metode pelaksanaan, proses pengecoran, hingga pengawasan pekerjaan yang menggunakan uang rakyat miliaran rupiah.
Mahmudin, salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek, mengaku kecewa melihat kondisi jalan tersebut. Menurutnya, pekerjaan yang baru selesai seharusnya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, bukan justru memperlihatkan kerusakan.
“Ini sangat mengecewakan. Baru beberapa hari selesai, beton sudah patah. Kami sebagai warga tentu bertanya-tanya, bagaimana kualitas pekerjaannya? Anggarannya miliaran rupiah, tetapi hasilnya seperti ini. Kalau memang dikerjakan sesuai standar, seharusnya tidak cepat rusak. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dirugikan oleh pekerjaan yang tidak bertahan lama,” keluh Mahmudin.
Ia juga meminta pihak terkait tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, kontraktor harus bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan secara menyeluruh, bukan sekadar menutup bagian beton yang patah.
“Jangan hanya ditambal supaya terlihat bagus. Kami ingin diperbaiki dengan benar sesuai spesifikasi. Uang yang digunakan itu uang negara, jadi hasilnya harus bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Berdasarkan data kontrak, pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak EP-01KY4CDB5MYSJ161KBNKJAPSSW dengan masa pelaksanaan 104 hari kalender, terhitung sejak 29 Juli hingga 9 November 2026. Pelaksana pekerjaan adalah PT Borneo Konstruksi Nusantara, konsultan pengawas PT Alfriz Auliatama, sedangkan pemilik pekerjaan adalah Suku Dinas PRKP Kota Administrasi Jakarta Utara.
Persoalan ini semakin serius setelah muncul dokumentasi lain terkait pekerjaan pemasangan U-Ditch dalam paket yang sama. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 14.34–14.35 WIB, di Jl. Pademangan IV Gg.27 No.13, RT.07/RW.01, ditemukan dugaan pemasangan U-Ditch di atas galian yang tergenang air, tanpa terlihat lapisan Lean Concrete (LC) atau lantai kerja. Selain itu, sisi U-Ditch diduga menggunakan tanah bekas galian sebagai material urugan.
Dokumentasi tersebut menjadi perhatian karena kedua lokasi berada dalam satu paket pekerjaan, dengan kontraktor, konsultan pengawas, serta pemilik proyek yang sama. Dengan demikian, temuan pada salah satu titik patut menjadi bahan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di titik lainnya.
Secara teknis, LC berfungsi sebagai lantai kerja untuk menyediakan permukaan dasar yang rata dan stabil sebelum pemasangan U-Ditch. Sementara itu, material urugan sisi harus memenuhi persyaratan teknis agar konstruksi memperoleh dukungan dan pemadatan yang memadai. Apabila benar pekerjaan dilakukan tanpa lantai kerja dan menggunakan material urugan yang tidak sesuai spesifikasi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan tanah, pergeseran konstruksi, serta gangguan terhadap kestabilan struktur di sekitarnya.
Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian lapangan. Namun, munculnya kerusakan beton dalam waktu singkat membuat pihak kontraktor tidak bisa menganggap persoalan ini sebagai kerusakan biasa tanpa memberikan penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan juga mengarah kepada konsultan pengawas PT Alfriz Auliatama. Sebab, pengawasan seharusnya memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi kontrak, mulai dari persiapan dasar galian, pemasangan U-Ditch, material urugan, hingga pekerjaan pengecoran beton.
Jika dugaan penyimpangan metode kerja tersebut terbukti, perlu dipertanyakan bagaimana pekerjaan dapat berlanjut sampai tahap pengecoran tanpa tindakan korektif yang memadai. Konsultan pengawas harus membuka dokumentasi pengawasan, laporan harian, hasil pemeriksaan material, serta berita acara pengujian mutu pekerjaan.
Sekretaris LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LP2I), Eben Ezen Naibaho, SH, menegaskan bahwa kerusakan yang ditemukan warga harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar klarifikasi administratif.
“Ini bukan persoalan kecil. Anggaran yang digunakan mencapai Rp5,5 miliar lebih. Kalau baru dua hari selesai sudah ditemukan beton patah di beberapa titik, kontraktor harus memberikan penjelasan terbuka. Jangan berlindung di balik berita acara penyelesaian pekerjaan. Mutu konstruksi harus dibuktikan melalui pengujian, bukan hanya dokumen,” tegas Eben.
Ia juga menyoroti dugaan pemasangan U-Ditch tanpa LC dan penggunaan tanah bekas galian untuk urugan sisi. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, hal itu patut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kualitas pelaksanaan seluruh paket pekerjaan.
“PT Borneo Konstruksi Nusantara sebagai pelaksana tidak boleh lepas tangan. Mereka menerima pekerjaan berdasarkan kontrak dan wajib menghasilkan konstruksi sesuai spesifikasi. Konsultan pengawas juga harus dimintai pertanggungjawaban atas fungsi pengawasannya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima hasil pekerjaan yang cepat rusak, sementara anggaran negara sudah terserap,” ujarnya.
Eben mendesak Inspektorat Pembantu (Irbanko) Jakarta Utara segera melakukan pemeriksaan investigatif terhadap paket pekerjaan tersebut. Ia juga meminta Sudin PRKP Jakarta Utara membuka dokumen teknis dan memastikan seluruh pekerjaan diperiksa secara objektif.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya kegagalan mutu, kontraktor harus diwajibkan membongkar dan membangun kembali bagian yang cacat sesuai spesifikasi, tanpa membebani APBD. Apabila ditemukan pelanggaran kontrak, berikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Bahkan, apabila unsur dan persyaratannya terpenuhi, evaluasi sanksi daftar hitam atau blacklist harus dilakukan,” tandasnya.
Untuk memastikan penyebab kerusakan, pemeriksaan perlu mencakup uji kuat tekan beton melalui core drill, pengukuran ketebalan perkerasan, pemeriksaan mutu material, serta pengujian daya dukung tanah dasar. Selain itu, dokumen teknis seperti hasil slump test, benda uji beton, gambar pelaksanaan, laporan harian, dan dokumentasi pemasangan U-Ditch perlu diperiksa.
Apabila terbukti terjadi kegagalan mutu, perbaikan tidak boleh hanya berupa tambal sulam atau penutupan retakan di permukaan. Penanganan harus menyentuh sumber permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis agar kerusakan tidak kembali terjadi.
Upaya konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Utara, Suharyanti, serta Inspektur Pembantu Jakarta Utara, Danu, pada Selasa, 11 November 2026, hingga berita ini diturunkan belum memperoleh tanggapan.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata dari Sudin PRKP Jakarta Utara. PT Borneo Konstruksi Nusantara harus memberikan penjelasan mengenai penyebab patahnya beton, sementara PT Alfriz Auliatama perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan selama masa pelaksanaan proyek.
Anggaran Rp5.558.653.465,00 bukan jumlah kecil. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar memenuhi spesifikasi kontrak atau justru menyisakan persoalan mutu yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Jika dugaan kegagalan mutu terbukti melalui pemeriksaan, sanksi tegas terhadap kontraktor harus dipertimbangkan sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan blacklist apabila memenuhi persyaratan. Sebab, proyek pemerintah bukan sekadar mengejar penyelesaian administrasi, melainkan menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai APBD miliaran rupiah dibayar penuh, tetapi masyarakat hanya mendapatkan beton yang patah dalam hitungan hari. • lisbon sihombing