JAKARTA, HR – Kebakaran hebat yang melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta pada Jumat malam (7/8/2026) memicu sorotan terhadap sistem keselamatan dan kelayakan bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak hanya fokus pada penanganan pascakebakaran, tetapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh gedung milik Pemprov DKI.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu. Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup kelayakan konstruksi bangunan hingga sistem proteksi kebakaran, termasuk instalasi listrik dan perangkat keselamatan.
Kevin menilai Pemprov DKI perlu memiliki tim khusus yang melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi bangunan pemerintah. Pemeriksaan tersebut, kata dia, tidak boleh dilakukan hanya setelah terjadi insiden.
“Seharusnya Pemprov memiliki tim yang selalu mengawasi bangunan dari segi kelaikan dan bahaya kebakaran. Tim tersebut bertugas untuk selalu mengecek kondisi bangunan, baik konstruksinya maupun panel listriknya, apakah memenuhi standar keamanan atau tidak,” ujar Kevin Wu.
Ia menegaskan, inspeksi terhadap gedung-gedung milik Pemprov DKI harus dilakukan secara rutin dan terukur. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi sejak dini potensi kerusakan maupun gangguan pada sistem keselamatan bangunan.
Kevin juga menyoroti insiden kebakaran di gedung Bapenda dan meminta agar kejadian tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia berharap kebakaran tersebut menjadi kejadian terakhir yang terjadi akibat lemahnya kesiapan sistem keselamatan bangunan.
“Saya belum mengetahui apakah gedung Bapenda memiliki standar keamanan sebuah gedung atau tidak. Tapi kalau dilihat, diduga ada yang tidak berfungsi, seperti fire sprinkler atau semprotan yang ada di langit-langit gedung di setiap lantainya,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena sistem proteksi kebakaran, seperti sprinkler, alarm, hydrant, dan perangkat keselamatan lainnya, merupakan bagian penting dalam upaya mencegah api meluas serta memberikan waktu bagi penghuni untuk melakukan evakuasi.
Sebelumnya, kobaran api melanda gedung yang digunakan Bapenda DKI Jakarta pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 21.15 WIB. Api dilaporkan menjalar hingga bagian gedung di lantai yang lebih tinggi sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan personel dan armada dalam jumlah besar untuk menangani kebakaran tersebut. Sedikitnya 150 personel dikerahkan bersama sekitar 20 unit kendaraan pemadam dari berbagai jenis.
Petugas juga mengoperasikan tiga unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api yang berada di ketinggian, termasuk area lantai 12.
Besarnya pengerahan personel dan armada menunjukkan bahwa penanganan kebakaran gedung bertingkat membutuhkan kesiapan sistem keselamatan internal sekaligus respons cepat petugas pemadam kebakaran.
DPRD DKI pun mendorong Pemprov melakukan evaluasi total terhadap gedung-gedung pemerintah, bukan hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga sistem kelistrikan, jalur evakuasi, alarm kebakaran, sprinkler, hydrant, alat pemadam api, hingga akses bagi petugas pemadam.
Langkah tersebut dinilai penting agar keselamatan pegawai dan masyarakat yang beraktivitas di gedung-gedung milik Pemprov DKI tidak bergantung semata pada respons petugas ketika kebakaran sudah terjadi.
Kevin menekankan bahwa pemeriksaan berkala harus menjadi bagian dari sistem pengawasan pemerintah. Jangan sampai inspeksi baru dilakukan setelah muncul korban, kerusakan besar, atau kebakaran kembali melanda gedung milik Pemprov DKI. •didit