PARIGI, HR – Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Solih, AP merasa prihatin dengan pemberitaan salah satu media yang menyebutkan adanya penggelapan dana untuk kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Padahal setelah dicek, bukti anggaran buat kegiatan tersebut ada, bahkan ada kwitansi pengeluaran yang diberikan kepada perwakilan ormas yang hadir pada acara pembinaan keormasan di tahun 2016 dan 2017 lalu.
Seperti diungkapkan Solih, saat ini ada 43 ormas yang terdaftar dan 36 ormas yang sudah mempunyai kantor kesekertariatan di Kabupaten Pangandaran.
“Sesuai data yang saya cek, ada 43 ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Pangandaran. 36 Diantaranya sudah mempunyai kantor kesekertariatan. Setiap tahunnya jelas kami adakan kegiatan pembinaan dikarenakan itu sangat penting guna memberikan pengetahuan sekitar fungsi ormas dalam menjalankan aktifitasnya di masyarakat,” ungkapnya, (26/04/2018).
Solih juga mengungkapkan lebih lanjut, “jadi kalau ada pemberitaan adanya penggelapan dana untuk kegiatan pembinaan ormas itu tidak benar.”
Dikatakannya lagi, “memang untuk saat ini belum ada dana bantuan buat ormas ormas yang ada diwilayah kabupaten Pangandaran dikarenakan belum ada anggaran dari APBD untuk perihal dana bantuan, sesuai aturan dari Mendagri memang bisa ormas dapat bantuan dari APBD apabila semua program dan kewajiban pemerintah daerah sudah terealisasi dan pengajuan dana bantuan tersebut harus disahkan oleh eksekutif dan legislatif.”
Menurutnya pihak Kesbangpol sudah melakukan pengajuan hal itu. Menurut Solih pengajuan itu belum bisa disetujui.
“Kami dari kesbangpol juga sudah mengajukan akan dana bantuan buat ormas tersebut namun untuk saat ini belum bisa direalisasikan, tapi mudah mudahan saja kedepannya bisa,” ujarnya.
Diakhir pembicaraan, Solih berharap untuk ormas yang belum punya kantor kesekertariatan segera untuk bisa mempunyai kantor kesekertariatan.
“Kantor kesekertariatan itu wajib bagi semua ormas untuk penerbitan SKT ormas,” tegasnya. koes
