BATAM, HR – Sesuai dengan amanat Presiden RI, Joko Widodo, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan core business/industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antarkawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wahyu Utomo, dalam Rapat Koordinasi Usulan Program/Proyek Prioritas dalam Rencana Induk BBK.
Informasi yang diterima HR menyebutkan, rakor ini digelar pada Selasa (8/6/2021), bertempat di Ruang Tunggu A2 Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam.
Dalam kesempatan itu Wahyu mengatakan, Rakor ini digelar guna meninjau langsung serta memahami kebutuhan-kebutuhan penting dari masing-masing kawasan, guna membangun perekonomian setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
“Karena Batam, Bintan dan Karimun adalah kawasan yang menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia,” ungkap Wahyu.
Wahyu mengatakan, rencana induk masing-masing wilayah BBK perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan kelebihan wilayahnya masing-masing dengan mengedepankan sektor yang berdaya saing.
“Sebagai contoh, Batam akan kita jadikan Hub Logistik Internasional, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and Valuable, Industri Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional, serta Pusat Keuangan dan Wisata Kesehatan Terintegrasi,” jelas Wahyu.
Asumsi Skenario Pertumbuhan Ekonomi Rencana Pengembangan dalam Rencana Induk KPBPB BBK mengusung Skenario Optimis, dengan menargetkan sedikitnya Rp5.924 triliun total kebutuhan investasi hingga Tahun 2045.
Sedangkan Program/Proyek dalam Rencana Induk Kawasan BBK mengusung Tahap Short Term (2021-2025) yang mencakup sebanyak 109 proyek, dengan total indikasi investasi Rp 629 triliun.
“Tentunya ini angka yang tidak sedikit, dan kita harus bersinergi untuk memperbaiki regulasi, mekanisme dengan menyinergikan kinerja dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kata Wahyu
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto, memaparkan mengenai Rencana Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Ia mengatakan, area kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam telah disiapkan seluas 354 hektare.
Proses lelang sendiri telah selesai pada Maret 2021 lalu yang dimenangkan oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I bersama dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
“Lama konsesinya 25 tahun, dengan lingkup proyek Renovasi Terminal 1, Pembangunan Terminal 2, dan Pengelolaan Cargo. Indikasi invetasinya sendiri lebih-kurang senilai Rp6,7 triliun. Kami harapkan nantinya Bandara Hang Nadim mampu menampung lebih dari 40 juta penumpang,” ujar Enoh.
Selain itu, kawasan Bandara Hang Nadim Batam juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aero Technic seluas 30 hektare, serta pembangunan runway kedua.
Turut hadir dalam kegiatan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Bupati Karimun Azhar Hasyim, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko RI, dan pejabat lainnya dari Pusat dan Daerah. marlon pransen
BP Batam Paparkan Usulan Proyek Unggulan Dalam Rakor Program BBK
