DOLOKSANGGUL, HR — Sahala Tua Simanullang menyanggah penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama Dumaria Lumban Gaol di Desa Pariksinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ia menilai penerbitan dokumen tersebut perlu mendapat klarifikasi karena sejumlah persyaratan administrasi diduga tidak terpenuhi.
Sengketa ini kembali menjadi perhatian setelah sebuah media daring menerbitkan berita pada 20 November 2026 yang menyebut Dumaria sebagai “pemilik tanah yang sah” berdasarkan putusan pengadilan. Namun, isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak menetapkan Dumaria sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Putusan PTUN Medan Nomor 10/G/2026/PTUN.MDN yang dibacakan pada 26 Juni 2026 hanya menyatakan gugatan Sahala terhadap penerbitan SKPT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO).
Majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara, tidak menguji keabsahan prosedur penerbitan SKPT, serta tidak menentukan pihak yang berhak atas tanah seluas 252 meter persegi di Jalan Patuan Anggi, Dusun II, Desa Pariksinomba.
Selanjutnya, PTTUN Medan menguatkan putusan tersebut melalui Putusan Nomor 101/B/2026/PT.TUN.MDN pada 9 September 2026. Dengan demikian, kedua putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penetapan Dumaria Lumban Gaol sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim PTUN Medan yang diketuai Fatimah Nur Nasution menyatakan bahwa SKPT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagai tanda bukti penguasaan. Namun, SKPT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.
Majelis hakim juga menilai bahwa perselisihan mengenai pihak yang berhak atas tanah tersebut termasuk ranah keperdataan sehingga berada di luar kewenangan absolut PTUN.
Hal tersebut sejalan dengan jawaban tertulis Kepala Desa Pariksinomba selaku Tergugat dan Dumaria selaku Tergugat II Intervensi dalam persidangan. Keduanya menyatakan bahwa SKPT hanya berfungsi sebagai surat keterangan administratif, bukan sebagai penetapan hak atas tanah.
Dalam persidangan, keduanya juga mendalilkan bahwa penetapan hak kepemilikan tanah merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bukan kepala desa.
Di sisi lain, Sahala mempersoalkan penerbitan SKPT Nomor 146/2019/PS/SKPT/X/2025 atas nama Dumaria, tertanggal 21 Oktober 2025. Melalui surat kepada Camat Doloksanggul pada 5 November 2026, Sahala menyampaikan keberatan karena menduga dokumen tersebut mengandung cacat administrasi.
Dalam rapat di Kantor Kecamatan Doloksanggul pada 19 November 2026, Sahala memaparkan sejumlah keberatan terkait proses penerbitan SKPT.
Berdasarkan notulen rapat yang ditandatangani Camat Doloksanggul, Andry Dolok Purba, terdapat beberapa persoalan yang Sahala sampaikan. Di antaranya, batas-batas tanah dalam SKPT tidak mendapat tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan langsung, nama-nama saksi tidak disertai tanda tangan, serta Kepala Dusun II tidak dilibatkan dalam pengukuran lokasi.
Namun, notulen tersebut belum memuat kesimpulan ataupun keputusan akhir dari pihak kecamatan terkait keberatan Sahala.
Dokumen perkara PTUN menunjukkan bahwa perselisihan tanah tersebut telah berlangsung sebelum pemerintah desa menerbitkan SKPT.
Pada Mei 2025, Polres Humbang Hasundutan mengundang kedua pihak untuk mengikuti mediasi melalui surat Nomor B/555/V/2025. Dalam jawaban tertulis di persidangan, Kepala Desa Pariksinomba mengakui bahwa mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Sahala juga menyampaikan dalam notulen rapat kecamatan bahwa kedua pihak sama-sama tidak memiliki surat asal-usul tanah. Ia menyebut hanya pihaknya yang bersedia menerima perdamaian.
Pada 8 Oktober 2025, Dumaria melaporkan Sahala, yang juga mantan Kepala Desa Pariksinomba, ke Polres Humbang Hasundutan atas dugaan perusakan di atas lahan tersebut. Selang 13 hari kemudian, pemerintah desa menerbitkan SKPT atas nama Dumaria.
Terkait asal-usul lahan, Sahala menjelaskan dalam notulen rapat bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tuanya, Guru Tarianus Simanullang.
Menurut Sahala, keluarganya dahulu hanya meminjam-pakaikan tanah tersebut kepada Iskandar Simanullang, adik dari suami Dumaria. Ia menyebut peminjaman itu berlangsung atas izin kakeknya yang masih bersaudara dengan Guru Tarianus.
Sahala juga menjelaskan bahwa bangunan kilang padi di atas lahan tersebut merupakan milik Dumaria yang diperoleh dari mertuanya. Namun, menurut keterangannya, bangunan itu berasal dari bantuan mantan Camat Doloksanggul bermarga Siregar pada 1979 dan kemudian dikuasai Iskandar Simanullang.
Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Medan untuk membatalkan SKPT tersebut, Sahala juga telah melayangkan somasi kepada Kepala Desa Pariksinomba pada 6 November 2025.
Berdasarkan dokumen hukum yang dihimpun redaksi, putusan PTUN Medan dan PTTUN Medan tidak menetapkan Dumaria Lumban Gaol sebagai pemilik sah tanah yang disengketakan. Kedua putusan tersebut hanya berkaitan dengan gugatan tata usaha negara dan tidak menyelesaikan pokok sengketa kepemilikan tanah.
Sementara itu, Sahala masih mempersoalkan prosedur penerbitan SKPT melalui penyampaian keberatan di tingkat kecamatan. Status kepemilikan tanah tersebut masih memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berwenang.
