PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disepakati untuk ditetapkan. Pembahasannya ditunda guna dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal.
Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu agenda penting DPRD Babel dalam menjalankan fungsi anggaran sekaligus memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui APBD tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai program pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya mengatakan, pengesahan APBD 2027 harus menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bekerja secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: Untuk rakyat, demi rakyat. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Didit.
Selain APBD, persetujuan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kebijakan daerah untuk menjamin hak-hak perempuan.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan.
Didit menegaskan bahwa kebijakan daerah harus mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk kaum perempuan.
“Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Di sisi lain, penundaan pengesahan Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K menjadi perhatian tersendiri.
Pembahasan lanjutan diperlukan agar pengaturan pemanfaatan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dengan disepakatinya dua Raperda tersebut, DPRD Babel berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi juga diharapkan terus terjaga dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat.