PANGKALPINANG, HR — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang. Agenda rapat membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hidayat hadir bersama Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan pimpinan perangkat daerah turut menghadiri rapat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.
Fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, rancangan tersebut akan mengikuti tahapan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Hidayat mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sinergi selama pembahasan Ranperda Perubahan APBD.
“Saya Gubernur Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerja samanya. Hari ini kita sama-sama menyaksikan dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Alhamdulillah, Insyaallah sudah dilaksanakan dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya,” ujar Hidayat Arsani.
Terkait pengelolaan anggaran, Hidayat menekankan pentingnya penggunaan APBD secara bertanggung jawab. Menurutnya, anggaran harus mengikuti ketentuan dan mendukung program pembangunan.
“Dengan uang ini mungkin cukup kalau kita olah benar-benar. Semoga uang ini bisa membawa amanah. Uang rakyat kita kembalikan ke rakyat. Kita tidak sia-siakan uang ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kita utamakan kepentingan rakyat. Kita minta kita bebas dari segala isu KKN untuk memperjuangkan negeri serumpun sebalai ini,” tambahnya.
Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan anggaran berjalan efektif dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Babel juga menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 perlu diarahkan untuk penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Pemerintah daerah menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai sejumlah prioritas.
Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan program yang telah ditetapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.