PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD mengambil keputusan tersebut dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memimpin rapat tersebut. Sebanyak 32 dari 45 anggota DPRD hadir sehingga rapat memenuhi kuorum.
Dalam pengantarnya, Didit menjelaskan tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. DPRD bersama mitra kerja membahas rancangan tersebut melalui komisi-komisi.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pembahasan itu menjadi dasar persetujuan bersama DPRD dan pemerintah provinsi.
“Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas secara seksama dan mendalam, dimulai dari tingkat komisi-komisi bersama mitra, kemudian dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Didit saat memimpin rapat.
Usai rapat, Didit mengatakan DPRD mendukung pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kedua sektor tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Ya, ini memang harus kita dukung. Pendidikan, kesehatan harus kita dukung. Itu kan merupakan visi dan misi Bapak Gubernur dan selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden,” ujar Didit kepada wartawan.
Didit menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi hak dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian terhadap kedua sektor tersebut.
“Karena itulah hak primer rakyat, yaitu yang namanya kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Didit juga berharap sisa dana yang menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera cair. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita doakan mudah-mudahan sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan Bangka Belitung,” ujarnya.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Hidayat, nilai anggaran dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan. Namun, ia menilai pemerintah tetap dapat menjalankan program prioritas dengan pengelolaan anggaran yang transparan.
“Rapat hari ini pengesahan APBD Perubahan. Memang agak turun sedikit, tapi dengan uang itu saya rasa cukuplah kalau kita transparan. Karena uang itu judulnya dari rakyat untuk rakyat,” kata Hidayat.
Ia mengatakan pemerintah akan mendahulukan pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebelum menjalankan program lainnya.
“Kita utamakan kepentingan-kepentingan kesehatan, pendidikan, sarana, apa pun. Tapi saya rasa uang itu cukup kalau diolah benar-benar,” ujarnya.
Hidayat kembali menegaskan prioritas tersebut. “Ya, pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita imbang-imbangkan,” katanya.
Dengan persetujuan Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel akan memfokuskan pelaksanaan anggaran pada sejumlah kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi bagian utama dari prioritas tersebut.
Pemerintah juga masih menunggu tambahan ruang fiskal dari pencairan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.