TANGERANG, HR — Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir untuk membantu masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah mengatakan praktik rentenir kini merambah hingga pelosok desa di Kabupaten Tangerang. Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan gerakan bersama yang terstruktur untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga.
“Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip, warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Menurut Mahrusillah, Satgas Anti Rentenir akan melibatkan ulama, pemerintah, organisasi masyarakat, wartawan, hingga mahasiswa. Mereka akan mengedukasi masyarakat, menerima aduan, dan mendampingi warga yang menghadapi masalah utang.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih. Ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, menerima aduan, dan mendampingi warga,” ujarnya.
Tokoh penggerak ekonomi syariah Banten KH Embay Mulya Syarief menilai praktik pinjaman ilegal bukan sekadar persoalan utang-piutang. Menurutnya, praktik tersebut juga mengganggu ketenangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kasihan warga kita yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay Mulya Syarief di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Ia berharap Satgas Anti Rentenir dapat membantu masyarakat menghadapi praktik rentenir yang semakin marak di Kabupaten Tangerang.
“Makanya, Satgas Anti-Rentenir ini harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal mendukung pembentukan satgas tersebut dengan menyiapkan alternatif pembiayaan melalui lembaga resmi. Pemkab menghadirkan BPR, PT LKM, dan UPDB untuk membantu masyarakat memperoleh akses pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah.
“Saya hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Maesyal.
Namun, Maesyal mengingatkan masyarakat agar tetap memenuhi kewajiban setelah memperoleh pembiayaan. Ia juga meminta warga memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari rentenir.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.
Dukungan juga datang dari PWI Kabupaten Tangerang. Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih Hendra Wijaya mengapresiasi langkah Pemkab, PT LKM AKR, dan MES dalam mendorong pembentukan Satgas Anti Rentenir.
“Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang,” kata Hendra.
Hendra menegaskan PWI Kabupaten Tangerang siap mengawal sekaligus mempublikasikan program edukasi dan penanganan yang dilakukan satgas.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari mensosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi,” tandasnya.