LAMSEL, HR — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ia ingin dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut menggerakkan ekonomi hingga tingkat desa.
Egi menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung Achmad Hery Setiawan, unsur Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani, perangkat daerah terkait, serta mitra SPPG.
Menurut Egi, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Dapur SPPG dapat membeli bahan pangan dari petani, peternak, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar.
“Satu program bisa memberikan berjuta manfaat. Kita ingin MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari desa,” ujar Egi.
Selama ini, aktivitas ekonomi berskala besar cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Karena itu, Egi ingin MBG memperluas perputaran ekonomi melalui rantai pasok pangan di desa.
“Cita-cita Bapak Presiden adalah bagaimana ekonomi masyarakat semakin baik. Begitu juga dengan Bapak Gubernur dan saya. Kita memiliki mimpi yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat yang semakin merata,” katanya.
Egi juga mendorong kerja sama antara dapur SPPG dengan lembaga ekonomi desa dan masyarakat setempat. Menurutnya, pola tersebut dapat memperkuat ekosistem pangan lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi.
“Dengan adanya MBG, dapur SPPG bisa menjadi motor penggerak ekonomi dengan membeli kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar. Inilah ekonomi pangan sirkuler berbasis ketahanan pangan yang kita harapkan,” jelasnya.
Namun, Egi mengingatkan pelaksanaan MBG tidak boleh hanya mengejar target penyaluran. Pengelola SPPG harus memenuhi standar kesehatan, lingkungan, administrasi, dan operasional.
Karena itu, ia meminta seluruh mitra SPPG segera melengkapi persyaratan. Salah satunya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Egi, keamanan pangan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan MBG. Pengelola harus memastikan kualitas layanan agar program berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kita ingin program yang sangat baik ini jangan sampai menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat hanya karena kelalaian dalam implementasi. Karena itu, saya minta fokus pada metode pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Egi juga meminta Dinas Lingkungan Hidup memastikan seluruh SPPG mengelola lingkungan dan limbah sesuai ketentuan. Pengawasan harus mencakup kondisi lapangan, bukan hanya pemeriksaan dokumen.
“Tolong betul-betul ditegakkan aturannya. Saya tidak segan dan tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Selain itu, Egi menyoroti kesejahteraan relawan MBG. Ia meminta pengelola SPPG memberikan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya titip pesan, mari kita bekerja dengan hati. Jangan semuanya hanya dinilai dari materi. Para relawan juga harus diperhatikan kesejahteraannya, termasuk BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan,” kata Egi.
Egi optimistis MBG dapat memberikan manfaat luas jika seluruh pihak menjaga komitmen dan memperkuat kolaborasi. Ia berharap program tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat Lampung Selatan.
“Saya punya keyakinan, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Mari kita sama-sama menjaga program ini agar benar-benar memberikan dampak sesuai harapan Bapak Presiden,” kata Egi.