JAKARTA – Pemprov DKI kembali menuai kecaman. Bukan soal minimnya program, melainkan gagalnya penyelesaian persoalan dasar yang terus berulang. Sampah, tawuran, infrastruktur, hingga penyegelan yang tak efektif—semua masih jadi keluhan warga.
Pertanyaan besar kini mengarah ke Sekretaris Daerah DKI: di mana fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi? Sekda memang bukan eksekutor teknis, tetapi ia adalah panglima koordinasi yang wajib memastikan setiap kepala dinas bekerja dan bertanggung jawab. Masyarakat tak butuh laporan proses. Mereka butuh hasil nyata.
Dinas LH: Sampah Tak Pernah Usai
Persoalan sampah adalah cermin kegagalan sistemik. Program digaungkan, tetapi warga masih menyaksikan gunungan sampah di mana-mana. Jika Dinas Lingkungan Hidup gagal menjaga kebersihan, rakyat berhak mempertanyakan kapasitas kepalanya.
Evaluasi tak boleh berhenti di tingkat provinsi. Kasudin LH di tiap kota juga layak dipertanyakan. Sampah tak boleh jadi rutinitas abadi: keluhan, laporan, pembersihan, lalu kembali kotor. Jika polanya berulang, yang bermasalah bukan sampahnya, tetapi kepemimpinan dan sistemnya.
Dinas Pendidikan: Diam Saat Tawuran Berulang
Tawuran pelajar juga tak kunjung reda. Masyarakat menuntut Dinas Pendidikan hadir sebelum kejadian, bukan sekadar bereaksi setelah korban berjatuhan. Pencegahan sistematis harus berjalan melalui sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan.
Jika tawuran terus berulang, Kepala Dinas Pendidikan wajib mengevaluasi program pembinaannya. Sudin Pendidikan juga harus diawasi. Jangan ada lagi alasan bahwa ini semata tanggung jawab polisi. Siswa adalah anak didik—Dinas Pendidikan tak boleh lepas tangan.
Bina Marga: Jalan Rusak, Trotoar Ambrol, Kerja di Atas Kertas
Kinerja Dinas Bina Marga juga layak disorot. Jalan berlubang, trotoar ambrol, drainase mampet—semua adalah cermin kelalaian pengawasan. Warga tak butuh proyek megah yang hanya terlihat saat peresmian. Mereka butuh infrastruktur yang layak setiap hari. Pemerintah tak boleh bekerja hanya setelah kritik membanjir.
Penyegelan: Cuma Formalitas Tak Berkutak
Yang paling memalukan adalah penyegelan bangunan yang tak diindahkan. Ada segel, tetapi aktivitas tetap berjalan. Masyarakat bertanya: siapa yang mengawasi pasca-penyegelan? Siapa yang menjamin pelanggaran dihentikan? Jika kewenangan berhenti di segel, maka itu bukan penegakan aturan—itu sandiwara.
Sekda: Evaluasi Anak Buah atau Jadi Bagian Masalah?
Semua persoalan ini adalah alarm bagi Pemprov DKI. Sekda harus tegas mengevaluasi kepala dinas yang gagal. Jangan evaluasi sekadar formalitas. Jika masalah berulang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sudah saatnya pemerintah bertanya: apakah pejabat yang bertanggung jawab masih layak dipertahankan?
Warga Jakarta tak butuh janji, rapat, atau laporan. Mereka butuh bukti. Sekda harus memastikan Dinas LH, Dinas Pendidikan, Bina Marga, dan jajaran di bawahnya bekerja, bukan sekadar berkantor.
Jakarta tak kekurangan rapat. Yang kurang adalah eksekusi dan pertanggungjawaban.(dit/mw)