LANDAK, HR — Pemerintah Kabupaten Landak memperkuat ketahanan pangan melalui penanaman jagung serentak kuartal I 2026 di Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung bersama Kapolda Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada jagung nasional.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan jagung menjadi komoditas strategis. Selain untuk konsumsi, jagung juga menjadi bahan penting bagi kebutuhan pakan ternak.
Karena itu, Pemkab Landak terus mendorong perluasan lahan tanam. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan jagung dari luar.
“Program ini bukan sekadar seremoni tanam bersama, tetapi bagian dari ikhtiar kita menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung target nasional. Landak harus ikut mengambil peran,” kata Karolin.
Karolin menyebut luas tanam jagung di Landak mencapai 5.485,2 hektare pada 2024. Pemerintah kemudian menargetkan luas tanam mencapai 8.135,7 hektare pada 2025.
Target tersebut membutuhkan tambahan sekitar 3.000 hektare. Karena itu, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor untuk mempercepat perluasan lahan.
“Kalau target itu bisa kita capai, maka kontribusi Landak terhadap penguatan pangan di Kalimantan Barat akan jauh lebih besar. Ini yang sedang kita dorong bersama,” ujar Karolin.
Karolin menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan program pangan. Pemkab Landak menghadapi pemotongan anggaran hingga Rp240 miliar dari total APBD sekitar Rp1,2 triliun.
“Kita memang menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi urusan pangan tidak boleh berhenti. Justru di tengah situasi seperti ini, sektor pertanian harus tetap menjadi perhatian utama,” kata Karolin.
Pemkab Landak juga akan melaksanakan tanam perdana jagung pada Maret 2026. Pemerintah ingin memastikan perluasan lahan berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Karolin mengakui petani masih menghadapi sejumlah kendala. Harga bibit dan pupuk meningkat. Fluktuasi nilai tukar rupiah turut memengaruhi biaya produksi.
Petani juga menghadapi perbedaan harga jual di tingkat pembeli. Bulog disebut membeli jagung sekitar Rp5.500 per kilogram. Sementara itu, pengepul lokal dapat membeli hingga Rp7.000 per kilogram.
“Kalau biaya produksi naik, sementara harga jual di tingkat petani tidak stabil, tentu semangat masyarakat untuk menanam bisa menurun. Karena itu, kita perlu mencari titik tengah yang menguntungkan petani,” ujarnya.
Menurut Karolin, jagung memiliki peluang besar karena relatif mudah dibudidayakan. Namun, pemerintah tetap harus mengawal seluruh rantai produksi.
Pengawalan itu mencakup ketersediaan benih, pupuk, pengendalian hama, hingga kepastian pasar. Pemerintah juga membutuhkan dukungan kelompok tani, pelaku usaha, aparat, serta pemerintah provinsi dan pusat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus terlibat, mulai dari aparat, kelompok tani, pelaku usaha, sampai pemerintah provinsi dan pusat. Kuncinya ada pada kolaborasi dan pengawalan yang serius,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan bantuan benih jagung untuk lahan seluas 150 hektare. Karolin berharap bantuan tersebut terus bertambah agar perluasan lahan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain meningkatkan produksi, Karolin mendorong hilirisasi jagung. Menurutnya, pengembangan sektor peternakan ayam dapat menjadi salah satu tujuan hilirisasi.
Jagung dapat menjadi bahan pakan ternak sekaligus bagian dari rantai ekonomi daerah. Dengan begitu, hasil panen petani memiliki pasar dan nilai tambah yang lebih besar.
“Kita ingin gerakan tanam jagung ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya panennya yang baik, tetapi juga ada dampak ekonomi, ada kepastian pasar, dan pada akhirnya benar-benar memperkuat ketahanan pangan dari desa,” tutup Karolin. lundak pakpahan