BANDUNG, HR – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis pemerintah berjalan maksimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Buky menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas berbagai aspirasi, masukan, dan perhatian publik terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah di sejumlah wilayah. Ia menilai kritik dan saran masyarakat perlu menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola program.
“Pada prinsipnya saya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya lebih luas dan tepat sasaran,” ujar Buky Wibawa, 17 Juni 2026.
Ia menilai langkah pemerintah melakukan evaluasi menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola program yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, evaluasi juga diperlukan untuk memastikan standar operasional, mekanisme pelaksanaan, dan sistem pengawasan berjalan sesuai tujuan.
Buky menekankan bahwa kebijakan yang baik harus terbuka terhadap masukan serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika di lapangan. Karena itu, aspirasi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan publik.
“Langkah evaluasi menunjukkan pemerintah memberi perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat. Ini merupakan wujud komitmen untuk terus memperbaiki agar program berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi mendukung keberhasilan program pembangunan melalui masukan yang konstruktif.
“Setiap kebijakan publik harus memberi dampak positif bagi masyarakat. Kritik dan pengawasan penting selama diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya,” pungkasnya. horas