CIANJUR, HR — DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi II mendorong percepatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur. Proyek strategis tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesejahteraan ribuan nelayan setempat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyampaikan hal itu usai meninjau langsung Pelabuhan Jayanti dan berdialog dengan perwakilan nelayan, Rabu (20/5/2026).
Menurut Lina, kondisi di lapangan saat ini sudah sangat mendesak. Berdasarkan data rukun nelayan, sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang sama aktif melaut setiap hari. Namun kapasitas kolam labuh yang tersedia baru mampu menampung sekitar 300 perahu.
Akibatnya, ribuan perahu nelayan masih bersandar di laut lepas dan menghadapi risiko tinggi saat cuaca buruk. Ombak besar kerap membuat perahu terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus laut.
“Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Karena itu, pembangunan kolam labuh ini sudah menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Lina.
Lina menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk perluasan kolam labuh. Namun proses pembangunan masih menghadapi kendala di lapangan.
Sejumlah pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan masih enggan melepaskan lahan tersebut, meski status tanah merupakan aset resmi pemerintah. Lina juga menyoroti adanya dugaan pihak tertentu maupun oknum LSM yang mempengaruhi para pedagang sehingga proses pembangunan berjalan lambat.
Meski demikian, Lina mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan bersama. Menurutnya, pembangunan kolam labuh akan memberi manfaat besar bagi keselamatan dan masa depan ribuan nelayan di Jayanti.
“Kami memahami para pedagang juga mencari nafkah. Namun kita harus melihat kepentingan yang lebih luas, terutama demi keselamatan nelayan dan kesejahteraan masyarakat Jayanti,” katanya.
Komisi II DPRD Jabar pun berharap pemerintah segera mengambil langkah persuasif agar persoalan tersebut tidak memicu kekecewaan dari komunitas nelayan.
Untuk mempercepat solusi, Lina meminta Gubernur Jawa Barat turun langsung ke Pelabuhan Jayanti dan berdialog dengan masyarakat.
“Kehadiran pemimpin biasanya mampu memberikan ketenangan dan menghadirkan solusi yang adil. Mari kesampingkan ego sektoral demi masa depan Jayanti yang lebih baik,” tutup Lina. horaz