LANDAK, HR — Dugaan pemalsuan dan distribusi pupuk bermasalah di lingkungan PTPN IV Regional V (eks PTPN XIII) kembali menjadi sorotan. Upaya penelusuran ke Kebun Ngabang pada Rabu, 7 Januari 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, berujung pada pembatasan akses ke area gudang pupuk yang dinilai sebagai titik paling krusial dalam dugaan praktik tersebut.
Informasi di lokasi menyebutkan, manajer kebun tengah cuti, sementara Kepala Tata Usaha (KTU) dilaporkan sedang berada di Jakarta untuk urusan dinas. Asisten Kepala (Askep) serta Pupuk Unit Head (PUH) juga disebut tidak berada di tempat karena menjalankan tugas luar.
Pihak kebun menyatakan bahwa pengelolaan gudang sepenuhnya berada di bawah kewenangan KTU dan Askep, sehingga tidak ada pihak lain yang berani memberikan izin akses maupun pengecekan langsung ke dalam gudang pupuk.
“Gudang itu kewenangan KTU dan Askep. Kami tidak berani memberikan izin,” ujar salah satu pihak di kebun.
Seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku memilih tidak terlibat lebih jauh dalam persoalan ini.
“Kami tidak berani ikut campur, takut dimarahi holding,” ucapnya singkat.
Kondisi tersebut semakin memicu tanda tanya publik. Apalagi sebelumnya telah beredar data dan dokumentasi terkait dugaan distribusi pupuk bermasalah di wilayah PTPN IV Regional V, dengan jumlah dan lokasi yang telah dicantumkan dalam surat konfirmasi resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, akses pengecekan langsung ke dalam gudang belum dapat dilakukan. Proses konfirmasi lanjutan kepada manajemen PTPN IV Regional V maupun instansi terkait masih menunggu jadwal resmi.
Redaksi menegaskan bahwa proses penelusuran di lapangan akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, guna memastikan pengelolaan sarana produksi pertanian berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. lp
