BANGKA BELITUNG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel menyerahkan data 78 ribu kepala keluarga (KK) pemilik lahan perkebunan masyarakat yang berada di kawasan hutan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat dan Kementerian Kehutanan RI.
Penyerahan data berlangsung di Kejaksaan Agung RI, Selasa (12/5/2025), dan di Kementerian Kehutanan RI, Rabu (13/5/2025), Jakarta.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan rasa syukur karena aspirasi masyarakat Babel diterima langsung pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, ini berkat izin Allah dan doa rakyat Bangka Belitung. Hari ini para kepala desa bersama pemerintah daerah membawa harapan 78 ribu KK kepada pemerintah pusat. Insya Allah mereka merespons positif keluhan masyarakat Babel,” ujarnya.
Didit mengapresiasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Babel yang kompak memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, kekompakan ini menjadi kunci keberhasilan perjuangan.
Ia mengimbau masyarakat untuk berhenti membuka atau menanam di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun produksi. “Jika terus dilakukan, itu akan merugikan kita sendiri. Fokus perjuangan kali ini adalah lahan yang sudah terlanjur dibuka di bawah 5 hektare, dengan jumlah hampir 78 ribu KK,” kata Didit.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan, meski secara administrasi berada di kawasan hutan. agus priadi
