SUKABUMI, HR – Wali Kota Sukabumi H Ayep Zaki menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Sukabumi atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj Wali Kota Sukabumi TA 2024 dan Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Rabu (5/3/2025) siang
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda ini hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, perwakilan unsur forkopimda, dan para kepala SKPD Pemkot Sukabumi.
“Tanggapan atau jawaban ini disampaikan secara umum dan saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi- tinginya atas apresiasi dari fraksi DPRD Kota Sukabumi,” ujar Wali Kota Sukabumi H Ayep Zaki. Ia menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan masukan dari fraksi dalam pemandangan umum.
Misalnya terkait mutasi dan promosi ASN. Manajemen ASN khususnya promasi dan mutasi jadi perhatian seiring implementasi merit sistem diberlakukan secara Nasional.
Berikutnya, penataan pedagang kaki lima di ruas jalan. Satpol PP melakukan patroli rutin dibeberapa titik sekitaran Lapang Merdeka dan Jalan Ahmad Yani dan giat penegakan perda dan sidang tipiring kepada PKL yang melanggar dan siapkan relokasi.
Selanjutnya, penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak tentang edukasi kepada masyarakat agar SDM berkualitas. Prevalensi stunting Kota Sukabumi 16,8 persen mengalami penurunan dari sebelumnya 26,9 persen.
“Terkait layanan publik di bidang kesehatan seperti sarana kesehatan tersedia dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan,”ungkap Ayep Zaki. Fasilitas di rumah sakit renovasi ruang rawat inap kris.
Ayep Zaki mengatakan, soal persampahan dari hulu karena cara efektif mengurangi sampah ke TPA. Melalui program bank sampah, Sukabumi memilah sampah (SMS) memilah sampah dari rumah, dan lubang biofori dalam penyimpanan sampah organik.
Terkait pertanyaan izin market, sesuai regulasi UU Cipta Karya salah satunya kemudahan investasi dan kecepatan perizinan berusaha. Salah satunya izin usaha sesuai Perwal No 4 tahun 2024.
Selanjutnya untuk ruas jalan lingkungan rusak, Pemkot berupaya mendorong pemeraatan dan perbaikan jalan. Tingkat kemantapan jalan 2024 88,59 persen hal ini menunjukkan kondisi jalan belum semuanya baik.
Terakhir, Ayep Zaki memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi atas dua Raperda tentang penyertaan modal Pemda kepada BJB dan BPR Kota Sukabumi.” Pemda mengucapkan terimakasih atas dukungan dari fraksi dan sepakat penyertaan modal bank BJB merupakan langkah strategis dalam peningkatan PAD dengan peningkatan kepemilikan saham dapat meningkatkan deviden,” ungkap Ayep Zaki. Apresiasi atas pemandangan umum fraksi yakni dalam rangka optimalkan daya saing usaha dengan penguatan kelembagaan dan permodoalan serta peningkatan layanan perlu penyertaan modal pada bank BJB.
Intinya kata Ayep Zaki fraksi-fraksi mendukung dua raperda dalam mendukung laju pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan umum serta peningkatan PAD.
“Untuk selanjutnya pembahasan lebih teknis dan terinci akan dibahas lebih lanjut melalui rapat panitia khusus DPRD Kota Sukabumi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj Wali Kota Sukabumi TA 2024 dan Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari dan dihadiri para anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, dan kepala SKPD Pemkot Sukabumi. Ada sembilan fraksi yang menerima LKPJ Wali Kota Sukabumi tahun 2024.
Dalam momen tersebut setiap fraksi memberikan tanggapan dan masukan terhadap penjelasan Wali Kota terkait LKPJ Wali Kota Sukabumi tahun anggaran 2024 dan pengusulan dua raperda. Intinya, fraksi menyambut baik adanya pengusulan dua raperda dari pemerintah karena bagian pelaksanaan dari program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2025. ida
Himpun Dana Masyarakat Lewat Tabungan Tak Berizin, Urip Yanto Terancam Dibui
JAKARTA, Indonesian News – Sejumlah ibu-ibu warga Tambora mengunjungi kantor polisi Tambora, Jakarta Barat pada […] The post Himpun Dana Masyarakat...
Indonesian NewsD’MASIV Perluas Sayap Internasional di MUSEXPO 2025
JAKARTA, Indonesian News – Grup musik papan atas Indonesia, D’MASIV, yang baru-baru ini diabadikan namanya […] The post D’MASIV Perluas Sayap...
Indonesian NewsSlamet Riyadi, Bocah 7 Tahun yang Hidup dengan Ibunya ODGJ
GROBOGAN, Indonesian News – Setelah viral di media sosial, kisah seorang bocah yang diasuh oleh […] The post Slamet Riyadi, Bocah...
Indonesian NewsDiduga Dilindungi Oknum, Reklame Ilegal di Jakarta Selatan Tak Kunjung Ditertibkan
JAKARTA – Sejumlah papan reklame di kawasan jalan protokol Pondok Indah dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diduga melanggar aturan...
OK JakartaPerkuat Zona Integritas Dan Zona Informatif, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
JAKARTA – Dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Zona Integritas, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Provinsi...
OK JakartaKoperasi BSB Diduga Ilegal, Warga Minta Polisi Tangkap Pemiliknya
JAKARTA, OKJAKARTA.COM – Koperasi Berkat Sejahtera Bersama (BSB) yang dimiliki oleh Urip Yanto diduga menjalankan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal...
OK Jakarta
Layak di Berhentikan! Ketua RW 09 Rawa Buaya, Kembali Dilaporkan, Kali Ini Oleh Para Ketua RT
JAKARTA, MF – Permasalahan yang terjadi di Rukun Warga 09 Kelurahan Rawa Buaya sepertinya akan terus bertambah apabila tidak ada...
Media Focus
Keakraban Warnai Acara Buka Puasa PWI Dan Peluncuran Buku Pernak Pernik HPN 2025
JAKARTA, MF – Suasana kekeluargaan, keakraban, gotong royong mewarnai acara buka puasa dan peluncuran buku “Pernak Pernik HPN 2025, Melayani...
Media Focus
Mobil Dinas TNI Diduga Digunakan untuk Mengintimidasi Pengelola Lahan Parkir di Tambora
JAKARTA, MF – Sebuah mobil dinas TNI yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tugas negara diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kendaraan...
Media Focus
