GARUT, HR – Ribuan sopir angkutan perkotaan (angkot) se-Kabupaten Garut, Senin (05/02), melalukan aksi mogok massal, akibat keberadaan transportasi online di Kabupaten Garut yang mengganggu ketertiban angkutan transportasi umum setempat.
Aksi mogok massal ribuan sopir tersebut mengakibatkan ribuan orang pengguna jasa angkutan kota terlantar, terutama warga dan anak sekolah (pelajar) yang tidak memiliki kendaraan.
Ribuan sopir angkot yang melakukan aksi demontrasi di halaman alun-alun Garut diterima langsung di aula pendopo Garut oleh Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman, Kadishub Garut Drs. Suherman, M. Si, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, S. IK, dan Dandim 0611 Garut Letkol Inf Asyraf Aziz, S.Sos
Ketua DPC Organda Kab Garut, Dayun Ridwan didampingi pengurus dan para sopir angkutan, mengatakan, pihaknya bersama ribuan sopir angkot seluruh jurusan se Kabupaten Garut melakukan aksi mogok massal ini, karena ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemkab mengenai keberadaan transportasi online yang diduga meresahkan para sopir angkutan umum di Kab Garut.
“Aksi mogok massal ini melibatkan seluruh sopir angkutan kota seluruh jurusan, para tukang ojeg, tukang delman dan tukang becak se Kabupaten Garut. Intinya, sesuai dengan musyawarah bersama oganda, bersepakat menolak keberadaan angkutan/transportasi berbasis online di Kabupaten Garut, karena mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, dimana masyarakat transportasi umum melaksanakan beberapa kewajiban yang diatur oleh Undang-undang maupun peraturan daerah, diantaranya izin trayek, pajak kendaraan dan retribusi,” ujarnya.
Sedangkan bagi transportasi berbasis online, kata Dayun, hanya bermodal unit kendaraan mobil/motor dan surat-surat kendaraan tanpa izin trayek dan retribusi, dengan seenaknya dan semena-mena menjalankan operasi angkutan jalan, dengan kata lain tercipta ketidakadilan di dunia transportasi.
“Penurunan jumlah konsumen sangat drastis terhadap masyarakat kendaraan umum dengan adanya transportasi berbasis online, kondisi ini sangat kronis berkisar 60%,” ujarnya.
Dayun berharap Bupati Garut, unsur pimpinan DPRD maupun pemangku kebijakan agar sama-sama berpikir untuk menyelamatkan masyarakat kecil di Kabupaten Garut, dalam hal ini masyarakat angkutan umum.
“Apabila tidak ada upaya tindakan dari Pemerintah Kabupaten Garut, ditakutkan akan terjadi konflik horizontal melalui benturan ataupun gesekan pertikaian yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, bahkan bisa lebih karena diduga dilakukan pembiaran,” tandasnya. deni
