JAKARTA, HR – Puluhan warga tokoh masyarakat Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan melakukan aksi demonstrasi menuntut agar penyeleksian pegawai PPSU digelar secara transparan.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ada tiga tuntutan warga kepada pihak Kelurahan. Yakni, tuntutan agar melakukan penyeleksian dengan transparan, memprioritaskan masyarakat warga Kelurahan Pejaten Timur dan mengganti pegawai PPSU yang berasal dari luar wilayah Pejaten timur dengan warga setempat.
Salah satu tokoh warga masyarakat Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Hery D Agil, yang menjadi ketua komando aksi tersebut mengatakan mengatakan, dirinya dan sejumlah tokoh masyarakat lainnnya menuntut kepada lurah dan kepala Seksi ekbang dan para pejabat terkait yang menagani penyeleksian PPSU di Kelurahan Pejaten Timur agar transparan.
“Kami minta kepada pak lurah agar melakukan penyeleksian dengan transparan, memprioritaskan masyarakat warga Kelurahan Pejaten Timur dan mengganti pegawai PPSU yang berasal dari luar wilayah Pejaten Timur dengan warga Pejaten Timur,” papar Hery D Agil berapi-api dalam orasinya didepan kantor Kelurahan Pejaten Timur, Kamis (30/12/2021).
Dalam kesempatan itu, Agil sapaan Hery mengatakan bahwa penyeleksian PPSU tahun 2021 yang tidak transparan di Kelurahan Pejaten Timur ini diduga ada permainan dan penuh titipan dari oknum pejabat lain. Sebab dalam penyeleksian PPSU banyak warga yang bukan ber KTP warga Pejaten Timur telah menjadi pegawai PPSU Kelurahan Pejaten Timur. Sehingga, banyak warga Pejaten Timur yang tidak mendapatkan kesempatan kerja diwilayahnya sendiri. Sehingga dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 semakin terasa sulit.
“Coba bayangkan, orang diluar warga Pejaten Timur menjadi pegawai PPSU, sedangkan warga Pejaten Timur banyak yang menjadi pengangguran. Sudah bagus ada 5 (lima) orang warga Pejaten Timur yang menjadi pegawai PPSU, keesokan harinya, tau-tau ada beberapa yang namanya tidak ada dan digeser dengan anama warga luar,” tutur Agil.
Ditempat yang sama, M Dahlan, tokoh masyarakat yang juga anggota Forum Lintas Ormas (FLO) menyayangkan peristiwa tersebut terjadi diwilayahnya. Sehingga Dahlan juga mendesak Lurah Pejaten Timur, Rosyid mengevaluasi kembali terkait proses seleksi kepegawaian PPSU di Kelurahan yang dipimpinnya.
Menurut Dahlah, sejatinya Pergub 212 tahun 2016 tentang perekrutan pegawai PPSU yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk mengurangi dan membantu warga setempat dari sisi ekonomi. “Bukankah peraturan Gubernur itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kerja kepada warga setempat. tapi kenyataannyakok di Kelurahan Pejaten Timur malah diisi dengan warga non Pejaten Timur. Ada apa ini?,” tanya Dahlan keheranan.
Sementara itu, Ketua DPRT Forkabi Pejaten Timur, Syahroni mengatakan bahwa sebaiknya lurah Pejaten timur menomorsatukan dan memprioritaskan warga asli Pejaten Timur untuk menjadi pegawai PPSU. “Kami warga Betawi yang konon termarjinalkan di daerah sendiri ini tetap berusaha untuk mencari penghidupan dan pengamanan warga secara mandiri. Sudah ‘termarginalkan, eh,… malah lurah sendiri tidak mendukung, apa yang terjadi,” papar Syahroni.
Menanggapi orasi perwakilan berbagai tokoh masyarakat Pejaten Timur itu, Lurah Pejaten Timur, Rosyid mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan diatasnya terkait permintaan warga dan tokoh masyarakat tersebut.
“Ok, permintaan dan protes dari bapak-bapak sekalian akan kami tanyakan lagi dengan atasan saya. saya juga ada pimpinan diatas saya dan diatasnya lagi. tuntutan ini akan saya sampaikan sesegera mungkin. karena besok libur, awal Januari 2022 akan saya laporkan dan saya sampaikan tuntutan ini. Apa pun hasilnya nanti akan saya sampaikan ke pimpinan selanjutnya. Mohon kesabaran dari bapak-bapak semuanya ya,” pungkas Rosyid. edi
