JAKARTA, HR – Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia mengatakan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan pengetatatn PPKM pada akhir Mei 2021, usulan tersebut telah disampaikan Anies kepaa Peerintah Pusat.
“Akhir Mei setelah mendengarkan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa – Bali, “cuitan Pandu Riono lewat akun twitter@drpriono1 kemarin, 3 Juli 2021. Namun Pemerintah pusat menolak usulan tersebut,”Tak diterima, karena isu ekonomi.”
Epidemiolog UI itu menduga pemerintah pusat lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid–19. Dian mencuit ada komite Penanganan Covid–19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN, tapi yang terpikir hanya PEN).
Saat dihubungi, Pandu menyampaikan, Anies mengusulkan pengetatan ketika presiden Joko Widodo memanggil Gubernur DKI Jakarta it ke istana pada Mei lalu.
Pandu lantas menanyakan apa hasil rapat tersebut. Anies menjawab pemerintah pusat belum menerima usulan pengetatan. Menurut Pandu, Anies memang tidak menyebutkan lasan penolakan karena isu ekonomi.
Namun Pandu yakin aspek ekonomi yang membuat pemerintah pusat menolak usul pengetatan PPKM saat itu.
Kasus Covid-19 di Ibukota terus melonjak setiap harinya. Anies Baswedan sempat mengatakan, peningkatan penularan virus corona terjadi sejak akhir Mei 2021. Dia menduga variant baru Covid–19 yang jadi penyebabnya. jm
