BANTEN, HR – Gubernur Banten Wahidin Halim mulai 2018 akan menggratiskan biaya sekolah SMK/SMA Negeri di Provinsi Banten dan melarang komite sekolah memungut iuran kepada siswa seperti sekarang ini.
“Tahun depan kita mulai. Pokoknya komite dilarang mungut duit. Kita dukung fasilitasnya, kita bangun sekolahnya, kita rehab,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Selasa.
Ia mengatakan, dengan tidak adanya pungutan iuran dari siswa oleh sekolah, maka pembiayaan yang dikeluarkan untuk operasional sekolah bisa melalui Bosda yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten.
Ia mengatakan, sekolah SMA/SMK gratis tersebut memang harus dijalankan oleh provinsi dalam upaya membantu pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, mulai tahun depan nantinya tidak ada lagi sekolah- sekolah yang memungut biaya kepada siswa.
“Kalau nanti ternyata masih ada, kita pecat kepala sekolahnya. Karena itu masuk pungli alias pungutan liar,” katanya.
Untuk efektif pelaksanaan kebijakan tersebut, pihaknya akan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru untuk menggantikan Pergub yang lama yang dikeluarkan pada saat itu oleh Penjabat Gubernur Banten.
“Gak ada skema-skema, yang penting sekolahnya gratis, dilarang ada pungutan, kasihan rakyat. Udah gitu aja,” kata Wahidin Halim.
Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Budi Prajogo, mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara teknis mengenai mekanisme dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK tersebut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sedangkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah SMA/SMK dengan anggaran bersumber dari APBD Banten diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun.
“Biayanya diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun diluar BOS yang dari pusat. Untuk lebih jelasnya kami baru akan membahas besok dengan Dinas Pendidikan,” kata Budi Prayogo.
Sementara anggota Fraksi Golkar DPRD Banten, Harun Alrasyid Zein mendukung langkah yang diambil Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan SMA/SMK di Banten. Namun demikian, ia berharap pembiayaan jika dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) agar bisa diberikan langsung kepada siswa, tidak melalui sekolah.
“Saya kira jika dalam bentuk Bosda nantinya, sebaiknya diberikan langsung kepada siswa saja biar lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Harusn Alrasyid Zein didampingi anggota Fraksi PDIP DPRD Banten, Jenny Vina Ruthmauli. adv/rimpun
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
