JAKARTA, HR – Hendropriyono mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan mobil Mercedes Benz putih berpelat nomor B 43. Kedatangan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono ini bermaksud menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka ikut amnesti pajak, Rabu (21/9/2016) lalu.
 |
| Hendropriyono |
Alasannya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty, menurut Hendro agar lebih tertib dalam administrasi perpajakan. Selain itu, juga ikut menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Amnesti pajak ini bukan berarti minta ampun karena bikin kesalahan, tapi soal administrasi kita itu memang selalu lemah, banyak hal kelupaan atau perubahan peraturan dan lain-lain. Hendro meminta kepada rekan-rekan pengusaha maupun pejabat lainnya untuk segera memanfaatkan hak mereka dalam program Tax Amnesty. Karena tidak akan ada kerugian yang mereka dapatkan jika mengikuti program ini,”paparnya usai menyerahkan SPH.
“Saya harapkan secepatnya gunakan hak ini. Enggak ada kerugiannya, tebusan rendah. Masalahnya ini hanya di tujuan saja, Sistem self assesment yang diterapkan dalam program Tax Amnesty tidaklah sulit. Dalam sistem tersebut, para wajib pajak (WP) hanya diminta mengisi formulir secara jujur. Caranya enggak susah, saya bisa isi sendiri, semua dengan jujur tentunya,” ucapnya.
Hendropriyono menjabat Kepala BIN pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 9 Agustus 2001 hingga 8 Desember 2004 merupakan purnawirawan militer dan karier terakhir di militer menjadi Komanda Kodiklat TNI AD pada tahun 1994 sampai 1996. Dalam dunia bisnis, pria kelahiran Yogyakarta menduduki posisi penting di beberapa perusahaan, seperti Chairman Andalusia Group, Komisaris Carrefour Indonesia, Presiden Direktur PT Mahagaya, Chairman Hendropriyono & Associates dan lain-lainnya
Taktik Singapura
Terkait adanya manuver Singapura yang ingin menjegal program amnesti pajak di Indonesia, Hendropriyono terusik. Untuk itu ia meminta Indonesia jangan terjebak taktik Singapura.
Purnawirawan jenderal bintang empat ini menyebut strategi nasional Singapura menjaga agar uang warga Indonesia yang bersemayam di sana tidak kabur, sebagai taktik yang harus dicermati.
Hendro mengaku kaget dengan manuver Singapura yang meributkannya sekarang. Meski demikian, ia meminta Pemerintah Indonesia tidak perlu panik dan terpengaruh strategi Singapura dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan tax amnesty. Ia menilai yang dikatakan Singapura terdengar normatif, tetapi program amnesti pajak Indonesia adalah legal dan memiliki perangkat undang-undang. Sehingga tidak mungkin ada unsur melanggar. “Saya kaget kenapa mereka baru ribut sekarang. Kalau ada transaksi mencurigakan, ya tinggal periksa. Jangan dikaitkan dengan amnesti pajak ini,” pungkas Hendro. amigo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
