JAKARTA, HR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, peringati Hari Dharma Karyadhika (HDK) ke-71, Tahun 2016, dengan judul: Pelayanan Dan Penegakkan Hukum Pasti Nyata. Yang memaknai, Peringatan dan perayaan hari jadi merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi, berbenah diri agar senantiasa bekerja dan berkarya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan introspeksi kita akan merenung, berfikir, dan selanjutnya membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik, yang terpenting adalah ”Change your mindset ! If you succeed to change your mind …you will succeed to change your behaviour or your habbit…”, Kata Kakanwil DKI Jakarta Endang Sudirman,di Kantor Kanwil Kemenkumahn DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (30/10/16).
Kakanwil memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bekerja, berkarya, berkinerja dan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi aparatur sipil negara yang luar biasa dari sisi kompetensi, integritas, dan profesionalitas, imbuhnya.
“Peringatan Hari Dharma Karyadika Tahun 2016 ini mengusung tema “Pelayanan Dan Penegakkan Hukum PASTI NYATA”. Suatu tema besar yang mempunyai makna mendalam, yang menjelaskan kedudukan kita sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang harus terus menerus memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dengan kepastian hukum yang jelas dan nyata. Tema besar inilah yang menjadi cambuk bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembenahan di segala bidang, dengan roh tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang kita miliki dan kita implementasikan dalam kinerja,” tegas Endang Sudirman.
Sebagai bagian dari suatu organisasi Kementerian Hukum dan HAM, katanya, harus mempunyai kebanggaan, karena heterogenitas tugas yang kita emban adalah tantangan sekaligus ladang amal ibadah dalam bekerja secara nyata bagi bangsa dan negara.
“Sebagaimana kita ketahui, perkembangan masyarakat saat ini semakin dinamis dan cerdas, hal ini sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin membaik setiap tahunnya. Side impact dari peningkatan tersebut adalah meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa masyarakat semakin kritis dan lebih berani terbuka dalam melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Segala bentuk statement dan aktivitas sebagai abdi negara seringkali menjadi konsumsi publik dan kadang berdampak sampai ke ranah hukum.
“Tutup masa lalu yang penuh kekhilafan dan kealpaan, mari sama-sama kita berubah menjadi abdi negara yang mampu menjadi role model dimana pun kita berada, baik di tengah masyarakat maupun dilingkungan kerja. Hentikan segala bentuk aktivitas “jahiliyah” seperti pungli, pemerasan, korupsi, dan kolusi. Revolusi mental yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menghilangkan paradigma buruk yang melekat pada diri kita masing-masing. Tidak perlu menunggu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dan secara bersama-sama,” imbaunya.
Endang menjabarkan, tema hari Dharma Karyadhika Tahun 2016 ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah yang tertuang didalam Nawa Cita ke-4, yaitu: “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ada makna mendalam dalam Nawacita ke-4 tersebut, bahwa melakukan reformasi sistem, dan penegakan hukum secara bersih dan bebas korupsi adalah menjadi tanggung Jawab kita bersama”.
Pada kesempatan yang itu Kakanwil Endang Sidirman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran, baik staf maupun pejabat atas kinerja serta prestasi yang telah dicapai selama ini, meski tidak jarang diwarnai dengan tantangan yang tidak ringan.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) yang menjadi payung hukum pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian /Lembaga. Bahwa Satgas Saber Pungli telah dilantik Menkopolhukam yang didalamnya termasuk Kemenkumham,” ucap Kakanwil.
Endang menegaskan, dan mengatakan tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali bahwa Kemkumham telah menabuh genderang perang melawan pungli. Memang tidak mudah, kita tidak memungkiri bahwa pungli telah mendarah daging dalam birokrasi yang dianggap sebagai hal yang lumrah. Praktik pungli tersebut tak dapat diberantas tanpa adanya pembenahan terhadap integritas pegawai. Sebagai aparatur pemerintah harus berada di garda terdepan untuk memberikan teladan. “Tindakan tegas dan seketika akan saya ambil kepada pegawai yang terbukti terlibat pungli,” tegasnya.
“Let’s change together….ayo berubah bersama-sama, work hard and pray together….bekerja keras dan berdoa bersamasama … for Better Kementerian Hukum dan HAM….untuk Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai dan banggakan. Dirgahayu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jayalah selalu” pungkasnya. thomson g
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
