PANGKALPINANG, HR – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir di perairan Teluk Uber. Keputusan tersebut menyusul ketidakhadiran pihak perusahaan dan sejumlah pihak terkait dalam RDP di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya membutuhkan kehadiran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka, untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai tata ruang wilayah dan dasar hukum evaluasi aktivitas pertambangan tersebut.
“Kita ingin tahu tata ruang wilayahnya seperti apa. Karena perusahaan dan pemda tidak hadir, agar lengkap dan semua aspirasi terdengar, kita butuh rapat satu kali lagi,” ujar Didit seusai memimpin RDP.
Menurut Didit, kehadiran Pemerintah Kabupaten Bangka sangat penting karena perairan Teluk Uber masuk dalam wilayah administrasi kabupaten tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi, tetapi pemerintah kabupaten/kota juga memiliki peran penting dalam memberikan usulan terkait perubahan peruntukan kawasan.
Didit mencontohkan langkah Bupati Bangka Selatan dan Bupati Bangka Barat yang sebelumnya mengusulkan perubahan status kawasan tambang menjadi zona perairan tangkap.
“Perda zonasi memang wewenang provinsi, tetapi yang menggunakan nantinya adalah kabupaten/kota. Peran bupati sangat menentukan karena DPRD hanya membahas usulan yang masuk. Tanpa ada usulan dari bupati, kita tidak bisa memprosesnya,” jelas Didit.
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, DPRD Babel berencana meninjau langsung lokasi aktivitas pertambangan di perairan Teluk Uber pada Jumat (20/11/2026) pagi.
Peninjauan lapangan tersebut bertujuan melihat kondisi lokasi sekaligus mengumpulkan informasi sebagai bahan pembahasan dalam RDP lanjutan.
“Besok pagi kita akan langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi sebagai bahan tindak lanjut,” pungkasnya.
DPRD Babel berharap peninjauan lapangan dan RDP lanjutan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan aktivitas pertambangan pasir di Teluk Uber, sekaligus menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi dan penjelasan.
