Iklan Harapan Rakyat Online

DPRD Babel dan PT TIMAH Bahas Kepastian Lahan Warga dalam Wilayah IUP

BANGKA BELITUNG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT TIMAH Tbk membahas persoalan lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan. Pertemuan koordinasi lanjutan tersebut berlangsung di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan ini bertujuan mencari solusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki lahan, permukiman, fasilitas umum, hingga area pertanian dan perkebunan di dalam wilayah IUP PT TIMAH.

Sejumlah pejabat DPRD Babel menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, S.M., Wakil Ketua DPRD Edi Iskandar, serta Ketua Komisi III Taufik Rizani bersama anggota.

Perwakilan APDESI Kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta sejumlah kepala desa yang wilayahnya bersinggungan dengan IUP PT TIMAH juga turut mengikuti pembahasan.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan pertemuan tersebut menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa yang membutuhkan kejelasan status lahan. Sebagian masyarakat telah menempati, mengelola, bahkan memiliki lahan tersebut selama bertahun-tahun.

“Banyak lahan milik warga yang sudah bersertifikat, termasuk kawasan permukiman dan fasilitas umum, masuk dalam wilayah IUP PT TIMAH. Persoalan ini harus kita dudukkan bersama agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman,” ujar Edi.

Menurutnya, keterlibatan kepala desa dan APDESI sangat penting karena mereka memahami kondisi serta riwayat penggunaan lahan di wilayah masing-masing.

Data dari pemerintah desa diharapkan dapat membantu seluruh pihak mengidentifikasi persoalan secara akurat, termasuk status kepemilikan, penggunaan, dan kondisi lahan masyarakat.

“Kepala desa yang paling memahami kondisi wilayahnya dan mengetahui lahan mana saja yang selama ini menjadi tempat tinggal atau sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, mereka harus dilibatkan sejak awal dalam mencari penyelesaian,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak juga membahas pentingnya penyelarasan data dan peta lahan. Proses ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT TIMAH.

Salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah usulan penciutan atau pengeluaran wilayah tertentu dari IUP PT TIMAH. Usulan ini terutama menyasar kawasan yang telah menjadi permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat.

Edi menegaskan bahwa setiap usulan harus melalui kajian berdasarkan data akurat dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Masyarakat jangan terus berada dalam ketidakpastian terhadap tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola. Di sisi lain, penyelesaiannya juga harus melalui prosedur dan kewenangan yang benar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang memperhatikan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta pelaksanaan kemitraan secara terbuka dan adil.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel akan mengawal pengumpulan data dan dokumen lahan dari pemerintah desa. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan Komisi XII DPR RI.

“Data dari desa menjadi sangat penting. Kita ingin setiap persoalan disampaikan dengan jelas, dilengkapi dokumen dan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar pembahasan bersama pihak-pihak yang berwenang,” pungkas Edi Nasapta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *