Iklan Harapan Rakyat Online

Ketua DPRD Babel Terima Perwakilan Nelayan Pangkalpinang, Soal Pasokan BBM

PANGKALPINANG, HR — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menerima audiensi sejumlah perwakilan nelayan Kota Pangkalpinang di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keluhan terkait sering kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan Pertalite. Kondisi ini menghambat aktivitas nelayan karena mereka tidak dapat melaut ketika persediaan bahan bakar tidak mencukupi.

Didit mengungkapkan, kebutuhan solar untuk nelayan di Pangkalpinang mencapai sekitar 120 ribu kiloliter per bulan. Selain solar, nelayan juga membutuhkan Pertalite untuk mendukung penerangan selama beraktivitas di laut.

“Selain itu, ternyata teman-teman nelayan kita ini juga membutuhkan Pertalite untuk penerangan. Makanya kita minta Dinas Kelautan dan Perikanan terkait untuk membantu menyelesaikan persoalan ini bersama Pertamina,” ujar Didit.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Didit meminta Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera membantu nelayan melengkapi persyaratan administrasi dan surat rekomendasi yang diperlukan.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Babel akan terus memperjuangkan penambahan kuota BBM bagi nelayan dengan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tingkat pusat.

“Kami juga akan terus ikut memperjuangkan stok kebutuhan BBM di Babel ini langsung ke BPH Migas di pusat,” katanya.

Sementara itu, Ferdiansyah, salah satu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kota Pangkalpinang, mengaku pernah mengalami kesulitan mendapatkan BBM pada Oktober 2026. Akibat kekurangan pasokan solar dan Pertalite, ia bersama timnya tidak dapat melaut selama 12 hari.

Padahal, menurut Ferdiansyah, kegiatan melaut membutuhkan persediaan bahan bakar yang cukup. Dalam sekali perjalanan, nelayan bisa menghabiskan waktu antara satu hingga tiga minggu di laut.

Ia berharap persoalan pasokan BBM tidak terus berulang karena dapat menimbulkan kerugian materi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kami ingin kegiatan kami untuk melaut itu aman dan lancar, terutama dalam pemenuhan bahan bakar baik solar maupun Pertalite. Apalagi jumlah nelayan kita juga terus bertambah. Sekarang saja sudah mencapai 420 kapal nelayan, sedangkan jumlah solar hanya dibatasi 300 ribu kiloliter per bulan. Padahal, kapal nelayan rata-rata membutuhkan satu ton, tergantung jenis kapalnya,” ujar Ferdiansyah.

Karena itu, Ferdiansyah meminta DPRD Babel membantu memperjuangkan penambahan kuota solar kepada BPH Migas agar nelayan memperoleh pasokan BBM yang mencukupi dan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan tenang.

Selain solar, nelayan juga membutuhkan sekitar 50 liter Pertalite untuk setiap kali keberangkatan. Kebutuhan tersebut menyesuaikan durasi perjalanan yang bervariasi, mulai dari tujuh hari, 12 hari, hingga 20 hari.

Ferdiansyah berharap Ketua DPRD Babel bersama jajaran terkait dapat menyampaikan aspirasi nelayan kepada BPH Migas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan hilir minyak dan gas bumi, termasuk alokasi BBM.

“Kemarin sempat 12 hari tidak melaut. Tentu itu sangat menyulitkan kami karena kehidupan kami bergantung pada sektor ini. Kami kesulitan karena jatah solar dibagi setiap bulan. Jika kuota sudah habis sebelum pertengahan bulan, kami tidak bisa melaut,” tambahnya.

Di sisi lain, Ferdiansyah menilai sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat. Harga sejumlah komoditas perikanan juga menunjukkan perkembangan yang baik.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan nelayan, terutama dalam menjamin ketersediaan BBM. Dukungan tersebut penting agar aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan dan potensi ekonomi sektor perikanan dapat berkembang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *