INDRAMAYU, HR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kawasan Pantai Utara (Pantura) melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sentot Patrol, Kabupaten Indramayu. Pemerintah menargetkan rumah sakit tersebut memiliki standar dan kelengkapan layanan setara Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan rencana tersebut saat kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Ono menjelaskan, pengembangan RSUD Sentot Patrol merupakan bagian dari rencana Pemprov Jawa Barat untuk membangun dan mengembangkan empat rumah sakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan setara RSHS di sejumlah wilayah.
Khusus kawasan Pantura, mulai dari wilayah Ciayumajakuning hingga Kabupaten Subang, pemerintah memilih RSUD Sentot Patrol sebagai salah satu rumah sakit yang akan dikembangkan.
Menurut Ono, RSUD Sentot Patrol selama ini menghadapi berbagai persoalan pelayanan. Kondisi tersebut bahkan memunculkan penilaian kurang baik dari masyarakat karena rumah sakit belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.
Karena itu, pengalihan pengelolaan RSUD Sentot Patrol dari Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi langkah awal untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Pembenahan tersebut mencakup perbaikan manajemen, penataan kelembagaan, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ono menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah provinsi memprioritaskan proses peralihan manajemen dan penataan kelembagaan. Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan rumah sakit berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan provinsi.
Sementara itu, rencana pembangunan fisik belum dapat langsung direalisasikan karena RSUD Sentot Patrol belum memiliki dokumen perencanaan berupa master plan dan Detail Engineering Design (DED).
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran pada 2027 guna menyusun kedua dokumen perencanaan. Master plan dan DED menjadi dasar penting dalam menentukan penataan kawasan, kebutuhan fasilitas, serta pembangunan infrastruktur rumah sakit.
Selain menyiapkan pembangunan fisik, pemerintah provinsi juga mulai mengambil tanggung jawab terhadap kebutuhan operasional RSUD Sentot Patrol.
Salah satu bentuk dukungan tersebut mencakup pembayaran gaji karyawan yang kini menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan.
Ono menyebutkan, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15,6 miliar untuk pengadaan obat di RSUD Sentot Patrol.
Setelah menyelesaikan tahapan perencanaan pada 2027, Pemprov Jawa Barat menargetkan pembangunan fisik rumah sakit mulai berjalan pada 2028.
Ono berharap pengembangan RSUD Sentot Patrol dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Indramayu dan wilayah sekitarnya.
Dengan fasilitas yang lebih lengkap, masyarakat Pantura diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus selalu mencari layanan rujukan ke daerah lain.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas RSUD Sentot Patrol menjadi salah satu cita-cita bersama Gubernur Jawa Barat untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat Pantura.
Melalui pengembangan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan standar dan kelengkapan fasilitas setara rumah sakit rujukan utama di Jawa Barat.
