BANDUNG, HR — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana penyesuaian regulasi pajak daerah.
Konsultasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (15/10/2025) itu juga membahas usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Langkah ini menyusul perkembangan regulasi dan perubahan ketentuan mengenai tarif pajak daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugianto Nangolah, menegaskan bahwa pembahasan perubahan regulasi perpajakan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan pajak. Hal ini penting agar perubahan regulasi tidak menambah beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Sugianto juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Terlebih, pemerintah pusat tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, menjelaskan bahwa perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 juga berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.
Ia menyebut pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp2,4 triliun. Kondisi tersebut turut memengaruhi penyusunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Menurut Daddy, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja daerah agar berbagai program pembangunan tetap berjalan. Di tengah berkurangnya dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan sumber pendapatan alternatif.
Langkah tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan program kerja gubernur sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat.
Salah satu potensi penerimaan daerah yang menjadi pembahasan adalah pajak air permukaan dan pajak air tanah dalam. Namun, rencana penyesuaian pajak tersebut juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya air untuk kegiatan operasional.
Daddy menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum menerapkan kebijakan penyesuaian pajak. Upaya meningkatkan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan pihak yang menanggung kewajiban pajak.
Melalui konsultasi dengan Kemendagri, Bapemperda DPRD Jawa Barat berharap pembahasan perubahan regulasi pajak daerah dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain memperkuat pendapatan daerah, perubahan regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan, keberlangsungan dunia usaha, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
