Iklan Harapan Rakyat Online

Dua Proyek Bina Marga DKI PT Lusro Nauli Kontraktor Disorot, U-Ditch Diduga Tanpa LC, Beton Rp9 Miliar Sudah Retak! 

JAKARTA, HR – Dua proyek Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang dikerjakan PT Lusro Nauli Kontraktor menjadi sorotan. Pasalnya, tim investigasi menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di dua lokasi berbeda, mulai dari pemasangan U-Ditch yang diduga tanpa lantai kerja (Lean Concrete/LC), hingga beton jalan yang mengalami keretakan meski masih dalam tahap finishing.

Temuan tersebut terjadi pada pekerjaan di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Jakarta Timur, serta proyek Jalan Beton Paket 4 Tahun Anggaran 2026 di kawasan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada proyek pertama, yakni Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan trotoar dan saluran Jalan Pemuda Sisi Selatan dan Sekitarnya Paket 2, tim menemukan dugaan pemasangan U-Ditch tanpa lantai kerja.

Proyek yang dilaksanakan PT Lusro Nauli Kontraktor tersebut memiliki masa pelaksanaan 150 hari kalender, terhitung sejak 22 Juni hingga 18 November 2026.

Berdasarkan hasil pantauan pada Kamis, 27 Agustus 2026, pemasangan U-Ditch terlihat dilakukan ketika kondisi galian masih tergenang air. Selain itu, tidak terlihat adanya lantai kerja sebagai dasar pemasangan beton pracetak tersebut.

Temuan ini sebelumnya telah diberitakan Harapan Rakyat Online pada 27 Agustus 2026 dengan judul “Hantam SOP! Proyek Jalan Pemuda Diduga Tanpa Lantai Kerja dan U-Ditch Dipasang Penuh Air”.

Papan proyek dinas bina marga dki jakarta.
Papan Proyek Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Tak hanya persoalan teknis, papan informasi proyek di lokasi juga menjadi perhatian karena tidak mencantumkan nilai kontrak maupun total anggaran pekerjaan.

Warga pun telah menyampaikan laporan melalui PPID DKI Jakarta. Mereka meminta Dinas Bina Marga bersama Inspektorat melakukan evaluasi dan inspeksi mendadak guna memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan mutu konstruksi.

Sorotan berikutnya mengarah pada proyek Pekerjaan Jalan Beton Paket 4 Tahun 2026, Pembangunan/Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai kontrak sebesar Rp9.026.320.200.

Proyek yang dikerjakan PT Lusro Nauli Kontraktor dengan konsultan pengawas PT Daya Cipta Promosindo tersebut berlokasi di sisi timur dan barat Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 14.11 WIB, tim kembali menemukan dugaan pemasangan U-Ditch tanpa lantai kerja di Jalan Boulevard Raya Blok FY1 Nomor 20, RT 8/RW 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur.

Dokumentasi Timemark menunjukkan pekerja menurunkan U-Ditch ke dalam galian yang masih tergenang air dan berlumpur. Dalam dokumentasi tersebut, tidak terlihat adanya lantai kerja sebelum pemasangan dilakukan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan Harapan Rakyat Online pada 24 Oktober 2026, proyek Kelapa Gading juga disorot lantaran tidak ditemukan papan informasi proyek. Setelah pemberitaan tersebut diterbitkan, papan proyek baru terlihat terpasang di lokasi.

IMG 20261116 WA0073
Pasangan U-dith yang dikerjakan oleh PT Lusro Nauli Kontraktor tidak menggunakan lantai kerja.

Namun, papan informasi yang kemudian muncul hanya mencantumkan masa pelaksanaan 90 hari kalender, tanpa mencantumkan tanggal mulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maupun tanggal penyelesaian sesuai kontrak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang transparan dan dapat diakses masyarakat.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika pada Senin, 16 November 2026, tim kembali menemukan sejumlah keretakan pada beton jalan yang masih dalam tahap finishing dan belum dinyatakan selesai maupun diserahterimakan.

Di Jalan Boulevard Raya Blok FY1 Nomor 12A, sisi barat Kelapa Gading, serta sejumlah titik lainnya, ditemukan dugaan retakan dengan pola berbeda.

Sekitar pukul 09.33 WIB, tim mendokumentasikan beton yang diduga mengalami retak horizontal atau melintang. Selanjutnya, pukul 09.34 WIB, ditemukan dugaan retak vertikal atau memanjang di Jalan Boulevard Kelapa Gading dengan koordinat 6.162090°S, 106.904048°E.

Kemudian pada pukul 09.49 WIB, dokumentasi kembali menunjukkan dugaan retak memanjang di kawasan Pundi Cabang, Jalan Boulevard Kelapa Gading.

Ketiga titik tersebut hanya merupakan contoh dari sejumlah lokasi keretakan yang ditemukan tim di lapangan, bukan keseluruhan titik yang mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengendalian mutu pekerjaan. Apalagi, beton masih dalam tahap penyelesaian, tetapi sudah memperlihatkan indikasi keretakan.

IMG 20261116 234917
Pasangan U-dith yang dikerjakan oleh PT Lusro Nauli Kontraktor, ditaruh pada saat saluran masih tergenang air.

Redaksi meminta penjelasan Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengenai kemungkinan penyebab keretakan tersebut, apakah akibat retak susut karena proses curing yang tidak maksimal, keterlambatan pemotongan sambungan beton (saw cut), atau persoalan struktural akibat kondisi tanah dasar maupun pemadatan yang tidak sempurna.

Selain itu, perlu dipastikan apakah keretakan tersebut sebatas retak permukaan atau sudah masuk kategori retak struktural. Apakah cukup dilakukan perbaikan atau penambalan, atau justru harus dilakukan pembongkaran dan pengecoran ulang sesuai hasil pemeriksaan teknis?.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ketua Umum Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LP2I), Dr. Eduward, SH., MH., pada Senin, 16 November 2026, menyampaikan bahwa seluruh temuan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.

“Kami meminta agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan sesuai prosedur terhadap pekerjaan di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Paket 2 dan di Kelapa Gading, Paket 4. Temuan di dua lokasi dan dua waktu yang berbeda ini perlu diklarifikasi secara administrasi, teknis, dan hukum, agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur,” ujar Dr. Eduward.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap keretakan beton harus mengedepankan data teknis dan hasil pengujian laboratorium, bukan sekadar penilaian berdasarkan pengamatan visual.

“Dari sisi ilmiah, yang dibutuhkan adalah data, bukan asumsi. Perlu dibuka mutu betonnya, hasil uji tekannya, durasi curing-nya, dan waktu pemotongan joint-nya. Data tersebut yang akan menentukan apakah retak tersebut retak susut, retak akibat keterlambatan saw cut, atau retak struktural,” tegasnya.

Menurutnya, apabila ditemukan persoalan serupa pada lokasi dan waktu berbeda, sistem pengendalian mutu, pengawasan, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Jika ada temuan yang sama di waktu dan lokasi yang berbeda, maka yang perlu dievaluasi secara objektif adalah sistem pengendalian mutu, pengawasan, dan kepatuhan terhadap spesifikasi. Evaluasi tersebut harus berbasis dokumen dan hasil uji, bukan berbasis opini,” ungkapnya.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, LP2I menegaskan tidak sedang menuduh adanya tindak pidana korupsi. Namun, pihaknya meminta keterbukaan dokumen kontrak, laporan pengawas, dan hasil pengujian pekerjaan.

“Dalam perspektif hukum dan anti rasuah, kami tidak menuduh adanya tindak pidana korupsi. Yang kami minta adalah pemeriksaan, keterbukaan dokumen kontrak, laporan pengawas, dan hasil uji. Jika ada ketidaksesuaian, maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Jika sesuai, maka harus dinyatakan sesuai secara terbuka pula,” jelas Dr. Eduward.

LP2I juga menyampaikan empat rekomendasi. Pertama, membuka data kontrak, laporan pengawas, hasil uji beton, data curing, serta waktu pelaksanaan saw cut untuk kepentingan klarifikasi.

Kedua, melakukan pengujian independen, termasuk core drill apabila dipandang perlu oleh pejabat teknis yang berwenang.

Ketiga, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian, kontraktor harus melakukan perbaikan sesuai spesifikasi teknis, termasuk pembongkaran dan pengecoran ulang apabila hasil pemeriksaan mengharuskannya.

Keempat, melakukan audit menyeluruh dan penegakan sanksi sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran dan tidak dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

LP2I juga merekomendasikan agar proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan tidak dilakukan sebelum seluruh temuan diperiksa, diperbaiki, dan dinyatakan memenuhi spesifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.

Sementara itu, Harapan Rakyat Online telah berupaya meminta klarifikasi kepada Humas Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Eko, melalui WhatsApp pada Senin, 16 November 2026.

Menanggapi permintaan konfirmasi tersebut, Eko menyampaikan, “Bersurat aja bang ke Bina Marga, nanti biar klarifikasi lewat surat,” kata Eko.

Ia juga menambahkan, “Kalau urusan teknis yang tahu bidang terkait bang yang jawab,” tambah Eko singkat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, redaksi telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan serta Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jalan Beton Paket 4 Tahun 2026, dengan tembusan kepada Humas dan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara.

Konfirmasi tersebut meminta penjelasan mengenai dugaan pemasangan U-Ditch tanpa lantai kerja di dua lokasi, keretakan beton di sejumlah titik, hasil pengujian mutu beton, serta langkah evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih menunggu jawaban resmi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, dengan batas waktu Selasa, 17 November 2026, pukul 17.00 WIB.

Harapan Rakyat Online menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Seluruh temuan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan teknis maupun administrasi oleh instansi berwenang.

Redaksi tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi PT Lusro Nauli Kontraktor, konsultan pengawas, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. •lisbon sihombing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *