DENPASAR, HR — Rhizoma Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lingkungan dan HAM menggelar aksi damai di depan Kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar, Senin (16/11/2026). Aksi tersebut menyoroti pendanaan energi fosil serta rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Celukan Bawang di Bali.
Massa aksi juga mendesak Jepang mengevaluasi arah kebijakan pendanaan energi dalam forum Konferensi Perubahan Iklim (COP31) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Zero Emission Community (AZEC).
Meski perwakilan Konjen Jepang tidak menemui massa secara langsung, pihak konsulat menerima empat perwakilan untuk melakukan audiensi. Mereka adalah Manager Advokasi dan Kampanye Rhizoma Indonesia Wahyu Widiarto, akademisi Universitas Udayana Ida Bagus Mandara Brashika, Ketua LBH Bali Rezky Pratiwi, serta Country Manager 350 Indonesia Sisilia Nurmala Dewi.
Dalam orasinya, Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko menyoroti kontradiksi kebijakan transisi energi yang masih membuka ruang pendanaan bagi pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Menurutnya, komitmen penurunan emisi harus berjalan seiring dengan penghentian dukungan terhadap sumber energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
“Pembangkit gas tidak sebersih klaim yang ada; ia sama kotornya dengan batu bara dan minyak bumi serta menjadi penyumbang emisi gas metana,” tegas Suriadi.
Ia mendesak negara-negara maju, termasuk Jepang sebagai salah satu penggagas kerja sama pendanaan energi, untuk menghentikan dukungan finansial terhadap sektor energi fosil. Ia juga meminta Jepang mendukung visi Bali Mandiri Energi Bersih.
Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Lingkungan dan HAM, Desi Marwati, menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari proyek energi fosil. Ia menilai proyek semacam itu berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.
Desi mencontohkan dampak keberadaan PLTU Celukan Bawang di Bali Utara terhadap kehidupan perempuan nelayan. Menurutnya, kerusakan ekosistem pesisir dan berkurangnya hasil tangkapan laut turut mengancam ruang hidup serta sumber penghasilan masyarakat pesisir.
Usai audiensi, akademisi Universitas Udayana Ida Bagus Mandara Brashika menyampaikan bahwa pihak Jepang menerima berbagai alasan penolakan terhadap rencana PLTG Celukan Bawang. Isu yang disampaikan meliputi ancaman terhadap iklim dan keanekaragaman hayati laut.
“Mengingat proyek ini masih dalam tahap tender, pihak Jepang menyampaikan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk mencegahnya,” jelas Ida Bagus Mandara Brashika.
Manager Advokasi dan Kampanye Rhizoma Indonesia, Wahyu Widiarto, juga menyampaikan pernyataan sikap bersama 27 organisasi lingkungan dan HAM di Indonesia. Mereka mendesak Jepang menghentikan promosi energi fosil di Asia menjelang pelaksanaan AZEC ke-4 di Manila.
“Perairan Celukan Bawang merupakan Important Marine Mammal Area (IMMA) sekaligus habitat vital bagi perkembangbiakan lumba-lumba dan terumbu karang. Proyek gas ini tidak akan membawa Bali keluar dari krisis listrik maupun mewujudkan kemandirian energi secara nyata, sehingga kami tegas menolaknya,” tegas Wahyu.
Di sisi lain, Ketua LBH Bali Rezky Pratiwi mengingatkan potensi dampak penambahan kapasitas pembangkit gas baru sebesar 1,5 gigawatt. Menurutnya, proyek tersebut berisiko memperluas konflik sosial, mengancam kesehatan ratusan nelayan, serta berdampak terhadap sektor pariwisata Bali yang bergantung pada kelestarian lingkungan pesisir.
Country Manager 350 Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, mengajak seluruh pihak mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Ia menegaskan bahwa upaya menghadapi krisis iklim tidak boleh mengorbankan lingkungan dengan memperluas penggunaan energi fosil.
Sisilia juga mengingatkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas fosil berkapasitas 1,55 gigawatt di Bali agar mendapat perhatian serius dalam pembahasan kebijakan energi.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “AZEC STOP FUNDING FOSSIL FOOL !!!”. Mereka juga membawa sejumlah poster dengan pesan kritis, seperti “Gas Merusak Bali!”, “LNG Tidak Akan Membawa Bali Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan”, “Darurat Iklim = Darurat Keadilan Sosial”, dan “#Greenwashing is lies”.
Melalui aksi damai ini, Rhizoma Indonesia dan koalisi masyarakat sipil berharap pemerintah serta pihak terkait mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sebelum melanjutkan rencana pengembangan energi fosil di Bali.
