LANDAK, HR — Pembangunan jalan rabat beton di Jalan Kelapa Sawit PTPN XIII, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang menggunakan anggaran tahun 2026, menuai keluhan masyarakat.
Keluhan tersebut muncul setelah warga melihat besi tulangan atau tulang besi pada sejumlah bagian permukaan beton yang baru selesai dikerjakan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas konstruksi dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Masyarakat berharap instansi terkait segera memeriksa hasil pembangunan tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup ketebalan beton, kualitas material, pemasangan besi tulangan, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis.
Saat dikonfirmasi, pelaksana pekerjaan, Fernando Simatupang, menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah clear dengan pihak Kejaksaan Negeri Landak.
Fernando juga menyebut pihaknya telah memiliki surat adendum dan menyatakan bahwa penyelesaian administrasi pekerjaan sudah clear dengan pihak Kejaksaan.
Bahkan, ia mengklaim volume pekerjaan telah melebihi jumlah yang tercantum dalam kontrak.
Meski demikian, pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Penyelesaian administrasi dan penambahan volume pekerjaan tidak serta-merta menjawab keluhan masyarakat mengenai kualitas fisik bangunan.
Ketebalan beton, mutu material, kualitas pengecoran, dan posisi besi tulangan tetap harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Karena itu, pemeriksaan langsung oleh instansi teknis diperlukan untuk memastikan kualitas hasil pembangunan.
Harapan Rakyat juga menilai penting adanya penjelasan resmi dari instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Landak diharapkan memberikan klarifikasi atas pernyataan Fernando yang menyebut pekerjaan tersebut sudah clear dengan pihak Kejaksaan. Penjelasan ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai bentuk dan ruang lingkup penyelesaian yang dimaksud.
Harapan Rakyat juga berencana meminta keterangan Polres Landak sesuai kewenangan dan fungsi pengawasannya terhadap dugaan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Harapan Rakyat belum memperoleh keterangan langsung dari Kasi Pidsus maupun Kasi Datun Kejaksaan Negeri Landak. Redaksi juga belum meminta klarifikasi resmi dari Polres Landak.
Harapan Rakyat akan terus berupaya menghubungi seluruh pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
