JAKARTA, HR – Proyek Pemeliharaan Turap Batu Kali di Jalan Menteng Pulo, Jakarta Selatan, senilai Rp1.608.783.920 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan tersebut diduga mengabaikan standar mutu konstruksi dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3). Lebih memprihatinkan, air yang diduga berasal dari saluran comberan, terlihat digunakan untuk membuat adukan semen pasangan batu kali.
Temuan tersebut terungkap berdasarkan pantauan Tim Investigasi Harapan Rakyat (HR) bersama LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LP2I), Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 13.46 hingga 13.50 WIB. Lokasi pekerjaan berada di sekitar Tower 2 Apartemen Taman Rasuna, Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Berdasarkan dokumentasi Timemark yang dilengkapi waktu dan koordinat lokasi, terlihat seorang pekerja mengambil air dari saluran got menggunakan ember untuk keperluan adukan semen. Air tersebut tampak keruh dan bercampur lumpur. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar kualitas bahan yang digunakan dalam pembangunan turap yang dibiayai uang rakyat tersebut.
Ironisnya, di lokasi proyek tersedia mesin molen berwarna merah merek PAZTO. Namun, berdasarkan pantauan HR, mesin tersebut terlihat tidak sedang difungsikan. Sementara itu, proses pengadukan diduga dilakukan secara manual menggunakan ember.
Kondisi ini patut dipertanyakan karena penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dan proses pencampuran material yang tidak terkontrol berpotensi memengaruhi kualitas adukan. Apabila terbukti menggunakan air tercemar dan tidak sesuai spesifikasi teknis, daya ikat semen serta kekuatan pasangan batu kali dapat menurun. Dampaknya, turap berisiko mengalami kerusakan sebelum masa pemanfaatannya berakhir.
Proyek dengan nama pekerjaan Pemeliharaan Turap Batu Kali Jalan Menteng Pulo (TPU Menteng Pulo–PHB Menteng Pulo) tersebut memiliki Nomor Kontrak 17502/PN.01.02 tertanggal 7 Agustus 2026. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 7 Agustus hingga 4 Desember 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Tarabunga Jaya Teknik.
Persoalan lainnya adalah penerapan K3 yang diduga diabaikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, seperti helm proyek, sepatu keselamatan, rompi, dan sarung tangan. Padahal, papan informasi proyek secara jelas mencantumkan imbauan UTAMAKAN K3.
Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius karena keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi penyedia jasa. Ketentuan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Tidak hanya kontraktor, fungsi pengawasan juga menjadi sorotan. Konsultan pengawas maupun pihak terkait dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan perlu menjelaskan bagaimana pengendalian mutu dan penerapan K3 dilakukan selama pekerjaan berlangsung. Jika dugaan penyimpangan tersebut benar, mengapa pekerjaan masih dapat berjalan tanpa tindakan korektif yang terlihat di lapangan?.
Sekretaris Jenderal LSM LP2I, Eben Ezen Naibaho, SH, menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti.
“Ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Ada dugaan persoalan mutu, K3, dan lemahnya pengawasan. Molen tersedia tetapi tidak difungsikan, sementara air yang diduga berasal dari comberan digunakan untuk adukan. Ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai keselamatan pekerja dan kualitas bangunan dikorbankan hanya demi mengejar penyelesaian pekerjaan,” tegas Eben.
Ia juga mendesak Suku Dinas SDA Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut, termasuk menguji kualitas adukan dan material yang telah terpasang. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak, kontraktor harus diwajibkan melakukan perbaikan sesuai ketentuan tanpa membebankan biaya tambahan kepada APBD.
Selain pemeriksaan fisik, dokumen pelaksanaan pekerjaan juga perlu diaudit. Mulai dari laporan harian, dokumentasi pengawasan, spesifikasi teknis, sumber air yang digunakan, hingga bukti penerapan K3. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan standar yang dipersyaratkan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, pembongkaran dan pengerjaan ulang pada bagian yang cacat harus dipertimbangkan sesuai ketentuan kontrak. Perbaikan tidak boleh hanya dilakukan dengan menutup bagian yang terlihat rusak tanpa memastikan kualitas konstruksi secara menyeluruh.
Sementara itu, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada PM, Marganda, dan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, Santo, telah dilakukan pada Kamis, 29 Oktober 2026 dan Kamis, 12 November 2026. Konfirmasi tersebut menyangkut dugaan penggunaan air comberan untuk adukan semen, tidak difungsikannya mesin molen, dugaan pengabaian K3, serta kemungkinan pembongkaran dan perbaikan ulang pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Redaksi Harapan Rakyat tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
Kini publik menunggu ketegasan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan. Proyek senilai lebih dari Rp1,6 miliar bukanlah pekerjaan kecil yang boleh dilaksanakan tanpa pengawasan ketat. Uang APBD harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, bukan pekerjaan yang justru menyisakan persoalan.
Jika dugaan penggunaan air comberan, tidak difungsikannya molen, dan pengabaian K3 benar terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kontraktor, konsultan pengawas, atau pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan?.
Jangan sampai turap yang seharusnya melindungi lingkungan dan masyarakat justru menjadi ancaman akibat lemahnya pengendalian mutu. Warga berhak mendapatkan infrastruktur yang kuat, pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan, dan masyarakat berhak mengetahui ke mana uang APBD digunakan. •lisbon sihombing