PAGARALAM, HR — Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, menghadiri Rapat Paripurna XII Sidang ke-2 DPRD Kota Pagar Alam di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagar Alam terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam, H. Syahrol Effendy, memimpin rapat paripurna tersebut dengan didampingi Wakil Ketua I, Hj. Dessy Siska.
Sejumlah unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula anggota DPRD, Sekretaris DPRD, para asisten dan staf ahli wali kota, kepala OPD, kepala bagian, camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
Dalam pembahasan Propemperda Pagar Alam 2027, DPRD mengangkat empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai pokok pembahasan.
Keempat Raperda tersebut meliputi:
- Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2025–2029.
- Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumsel Babel).
Selanjutnya, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara yang telah ditunjuk.
Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan melalui Ilham Musnaini, Fraksi Partai Gerindra melalui Agus Satria Wibowo, dan Fraksi Partai Demokrat melalui Hendro.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan melalui Ahmad Akbar, Fraksi Partai Golkar melalui Firmansyah, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Sarjudin.
Dalam penyampaian tersebut, keenam fraksi memberikan berbagai catatan kritis, saran, dan masukan terhadap materi Raperda yang dibahas.
Berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan kajian dan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Melalui pembahasan ini, DPRD dan Pemerintah Kota Pagar Alam berharap penyusunan peraturan daerah dapat berjalan optimal serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Pembahasan Propemperda Pagar Alam 2027 juga menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.