JAKARTA, HR – Proyek pekerjaan Sudin PRKP Jakarta Barat, menuai sorotan tajam karena di duga pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi yang di tentukan oleh perencana, yang berlokasi di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
Proyek pekerjaan yang berasal dari Anggaran Belanja Perbelanjaan Daerah (APBD) tahun 2026, untuk penataan kawasan Kumuh di Sudin PRKP Jakarta Barat. Sangat memprihatinkan, dimana peninggian Jalan tersebut yang seharusnya memakai bahan material Agregat (Krikil dan Pasir) dipakai bahan pengganti tanah yang bercampur batu.
Menanggapi kejadian tersebut Lukman, sebagai pengamat pembagunan mengatakan, itu bukan persoalan baru bagi proyek Pemda DKI, dan motif seperti ini bukan baru ini terjadi, karena akibat seperti ini kualitas proyek Pemda DKI sangat rendah,
“Kalau melihat kejadian seperti ini bukan persoalan baru, karena jawaban Sudin terkait pasti akan ada pemotongan, inilah yang menjadikan persoalan ini berulang-ulang terjadi,” kata Lukman pada saat dihubungi melalui WhatsApp. Selasa (10/11/2026).
Lukman menegaskan, melihat kejadian seperti ini seharusnya Pemerintah Pemda DKI, dalam hal ini Sudin PRKP Jakarta Barat, dapat mengevaluasi para pihak kontraktor dan pengawas, dalam sistim kontraktor selalu mengejar waktu dalam pekerjaan, sehingga mengabaikan kualitas dalam pekerjaan,
“Dengan sistim mini kompetisi, yang sekarang berlangsung, kalau itu mencapai penawaran 90 persen lumayan bagus, tapi kenapa pengawasan mengabaikan kualitas. Disini pihak Sudin PRKP Jakbar, harus objektif mengambil keputusan yang tegas,” ketus Lukman.
BPK Harus Mengaudit Menyeluruh:
Pekerjaan peninggian Jalan di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Administrasi Jakarta Barat, yang memakai bahan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), yang seharusnya memakai bahan agregat (Krikil dan Pasir). Tapi memakai tanah dan Sendiment, Lukman menegaskan ini sudah mutlak pelanggaran, disini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus Mengaudit menyeluruh.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menentukan kerugian Negara, jangan terlalu percaya berkas yang di serahkan oleh penyedia (Kontraktor), seharusnya di kordreel disetiap wilayah yang di kerjakan karena itu tugas BPK, kalau cuman penerima berkas berarti BPK kurang serius untuk membenahi proyek di Pemda DKI ini,” ungkap Lukman.
Menanggapi tentang akan di periksa oleh BPK, Aji sebagai perencana mengatakan, apapun berkas yang diminta oleh BPK kita akan serahkan.
“Kita tidak menutupi, segala berkas pendukung kita akan serahkan untuk mempermudah pemeriksaan BPK,” kata Aji.
Sudin Perumahan Kurang Transparan
Proyek Pekerjaan penataan Kawasan Kumuh di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk, tidak terdapat papan proyek, padahal itu seharusnya kewajiban kontraktor untuk memasang papan proyek tersebut di lokasi, sebagai papan informasi terhadap masyarakat.
Mengenai tidak adanya papan proyek tersebut Aji mengatakan, kalau gak ada nanti kalian temukan di lokasi nanti akan saya minta di foto akan saya kirim ke kalian.
“Saya akan menghubungi kontraktor untuk meminta foto papan proyek tersebut, saya kirim nanti,” kata Aji”, tapi sampai berita ini di turunkan tidak ada di kirim foto papan proyek tersebut, dan jumlah anggaran untuk proyek tersebut.
Masyarakat jelas ingin mengetahui berapa anggran proyek di RW 12 dan RW 16, Kelurahan Kapuk, Aji berdalih waduh kalau mengenai anggaran gak ingat saya.
“Lupa saya berapa iya,” jelas Aji.
Kurangnya transparansi Sudin PRKP Jakarta Barat, terkait proyek tersebut, Lukaman mengatakan, zaman sekarang ini bukan zaman Bahola (Dulu), tidak perlu berdalih mencari alasan untuk mencari pembenaran atau menutup nutupi, karena masyarakat sekarang sudah pada pintar,
“Ini zaman Aity, tidak ada lagi yang bisa kita tutupi, lagi-lagi hal penggunaan anggaran, seharusnya pihak Sudin PRKP Jakbar, bisa menegor kontraktor tersebut untuk memasang papan proyek, karena itu kewajiban pihak kontraktor,” tutup Lukman. •didit