PAGAR ALAM, HR — Pemerintah Kota Pagar Alam mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai langkah memperkuat tata ruang berkelanjutan. Kajian ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2026 dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam, Cholmin Heryadi, mengatakan penyusunan KLHS RDTR menjadi tahap awal untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan masuk dalam dokumen perencanaan tata ruang daerah.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS RDTR Tahun 2026 Kota Pagar Alam di Gedung Serbaguna Hotel dan Villa Dempo Flower, kawasan Gunung Gare, Kamis (29/10/2026).
Menurut Cholmin, KLHS memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan. Melalui kajian tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Dokumen ini menjadi kompas strategis dalam mengarahkan pembangunan Kota Pagar Alam agar tetap selaras dengan kondisi lingkungan hidup serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cholmin menjelaskan bahwa keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sejak tahap awal sangat menentukan kualitas rekomendasi KLHS. Pemerintah juga membutuhkan integrasi data lintas sektor agar tim penyusun dapat menganalisis berbagai persoalan lingkungan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan komitmen seluruh OPD menjadi kunci keberhasilan penyusunan KLHS RDTR. Setiap OPD perlu menyajikan data yang akurat agar pemerintah memperoleh rekomendasi yang tepat untuk mendukung pembangunan Kota Pagar Alam.
“Kolaborasi dan komitmen lintas sektor menjadi kunci dalam penyusunan KLHS RDTR. Data yang akurat dari setiap OPD akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat bagi pembangunan di Kota Pagar Alam,” pungkasnya.