TAKALAR, HR — Program revitalisasi sekolah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Takalar mendapat sorotan. Program tersebut menyasar sejumlah sekolah tingkat TK, SD, dan SMP.
Sorotan muncul setelah masyarakat menemukan sekolah yang sebelumnya menerima dana revitalisasi pada 2024 kembali memperoleh alokasi pada 2026 untuk jenis bangunan yang sama.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan penentuan skala prioritas program revitalisasi sekolah di Kabupaten Takalar.
Di sisi lain, masih terdapat sekolah yang membutuhkan perhatian karena kondisi bangunannya memprihatinkan. Salah satunya UPT SDN 17 Pasuleyang.
Kondisi SDN 17 Pasuleyang Jadi Sorotan
Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah fasilitas UPT SDN 17 Pasuleyang membutuhkan perbaikan segera. Kusen jendela di sekolah tersebut tampak keropos dan sebagian daun jendela sudah tidak berfungsi karena kondisi engsel yang rusak.
Selain itu, rangka atap sekolah juga menunjukkan kerusakan akibat usia bangunan. Kondisi plafon beberapa ruang kelas pun terlihat rapuh sehingga membutuhkan penanganan untuk menjaga keamanan siswa dan guru.
Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena sekolah membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan layak.
Masyarakat menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar perlu memperkuat verifikasi kondisi sekolah sebelum menentukan penerima program revitalisasi. Mereka juga meminta pemerintah melakukan peninjauan langsung agar kebutuhan sekolah di lapangan menjadi dasar penetapan prioritas.
Sejumlah guru dan masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memeriksa kondisi fisik sekolah secara langsung.
Menyikapi persoalan tersebut, masyarakat meminta Bupati Takalar mengevaluasi kinerja pejabat yang menangani pendidikan dasar, termasuk proses verifikasi dan penetapan prioritas program revitalisasi sekolah.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya pengulangan alokasi untuk kebutuhan bangunan yang sama dalam waktu berdekatan.
Masyarakat juga berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi UPT SDN 17 Pasuleyang demi menciptakan fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa maupun guru.