LAMSEL, HR — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong investasi di daerah agar tidak hanya mengejar nilai modal yang masuk, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan aktivitas usaha baru.
Egi menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ekosistem investasi. Ia menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah”.
FGD yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu berlangsung di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Egi yang juga menjabat Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengatakan investasi harus dipandang sebagai satu sistem yang saling terhubung.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar belum cukup untuk menarik investor. Daerah juga perlu memastikan kepastian tata ruang, lahan, lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi yang sederhana.
“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.
Egi menilai promosi potensi daerah saja belum cukup. Pemerintah daerah perlu menyiapkan ekosistem investasi sejak awal, sedangkan pemerintah pusat dapat membantu menyelaraskan sistem, regulasi, dan akses investasi.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Persoalan tersebut antara lain kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem OSS RBA, serta proses persetujuan lingkungan.
Selain itu, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah daerah tidak selalu dapat mengandalkan APBD untuk membangun infrastruktur pendukung investasi.
Karena itu, Egi menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” untuk menyelaraskan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong integrasi data spasial secara real-time, penguatan pembiayaan kreatif infrastruktur melalui KPBU non-APBD, serta insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.
Egi mengatakan Lampung Selatan memiliki sejumlah modal dasar untuk mengembangkan investasi. Sekitar 70 persen wilayah Lampung Selatan merupakan kawasan pertanian. Daerah tersebut juga memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer dan posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Potensi tersebut menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan investasi, terutama pada sektor pariwisata dan agro.
“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.
Sejak memimpin Lampung Selatan, Egi menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus pengembangan. Ia juga mendorong konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang selaras dengan karakter Lampung Selatan sebagai daerah pertanian.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus membenahi infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial pariwisata meski menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
Melalui FGD tersebut, Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM semakin intensif mendampingi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mempromosikan potensi investasi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dapat membantu daerah membuka jejaring lebih luas dan mempertemukan potensi daerah dengan investor yang sesuai.
“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.
Bagi Egi, keberhasilan investasi tidak hanya terlihat dari nilai penanaman modal. Dampak investasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting.
Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.